Thailand Menuju Kekacauan Politik Seiring Memburuknya Pertikaian dengan Kamboja

Bangkok: Pemerintah Thailand mengatakan pada hari Senin, 23 Juni 2025, bahwa mereka akan terus melakukan perombakan kabinet minggu ini. Pernyataan disampaikan saat Thailand menghadapi reaksi keras atas penanganannya terhadap pertikaian perbatasan dengan Kamboja, yang telah membuat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra bertahan mati-matian di tampuk kekuasaan.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja tetap tinggi, dengan kedua tetangga di Asia Tenggara itu mengumumkan tindakan balasan yang memicu semangat nasionalis di kedua belah pihak. Ketegangan ini menghambat perdagangan bilateral, termasuk penangguhan oleh Kamboja atas semua impor bahan bakar dan gas Thailand yang mulai berlaku pada hari Senin.

Beberapa hari setelah mayoritas parlemen dari koalisi berkuasa yang dipimpin partai Pheu Thai Paetongtarn terancam oleh keluarnya seorang anggota aliansi utama, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai berusaha untuk memproyeksikan persatuan.

"Saya 100 persen yakin bahwa kami akan bergerak maju dengan kuat setelah perombakan kabinet selesai pekan ini," kata Wechayachai kepada wartawan.

"Anda akan melihat cara kerja baru yang berbeda dari sebelumnya,” sambung dia, dikutip dari AsiaOne, Senin, 23 Juni 2025.

Paetongtarn, seorang pemula politik berusia 38 tahun dan putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang suka memecah belah, telah dikecam setelah panggilan telepon antara dirinya dan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen untuk meredakan sengketa perbatasan yang telah lama berkobar menjadi publik Rabu lalu.

Dalam rekaman audio, yang dirilis secara lengkap oleh Hun Sen setelah kebocoran awal sebuah klip, perdana menteri Thailand tampak merendahkan diri di hadapan politisi Kamboja dan juga merendahkan seorang komandan militer senior Thailand yang bertanggung jawab atas wilayah perbatasan yang disengketakan.

Beberapa jam setelah rekaman audio tersebut dipublikasikan, anggota koalisi terbesar kedua, Partai Bhumjaithai, keluar dari pemerintahan, yang membahayakan mayoritas parlementernya dan jabatan perdana menteri Paetongtarn.

Pheu Thai telah berhasil menyatukan sisa koalisinya, dengan perombakan kabinet yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kembali posisi menteri yang sebelumnya dipegang oleh Bhumjaithai.

Stabilitas koalisi Thailand akan diuji di parlemen dan jalanan di saat kelompok antipemerintah merencanakan aksi protes besar untuk menuntut pengunduran diri perdana menteri yang akan dimulai pada Sabtu mendatang.

Menambah tekanan, Paetongtarn juga menghadapi pengawasan dari pengadilan setelah sekelompok senator yang meminta pemecatannya mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi dan badan antikorupsi untuk menyelidiki perilakunya atas panggilan telepon yang bocor itu.

"Pemerintah tidak dapat menganggap remeh apa pun," kata Titipol Phakdeewanich, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani.

"Akan ada lebih banyak ketidakstabilan di masa mendatang."

Baca juga:  Pasukan Thailand-Kamboja Akan Kembali ke Perbatasan Semula Setelah Bentrokan