Pasukan Thailand-Kamboja Akan Kembali ke Perbatasan Semula Setelah Bentrokan

Bangkok: Pada Minggu, 8 Juni 2025, Kementerian Pertahanan Kamboja mengonfirmasi bahwa negaranya dan Thailand telah sepakat untuk mengembalikan pasukan mereka ke posisi perbatasan semula. Kesepakatan diraih setelah bentrokan yang menewaskan seorang tentara Kamboja mendorong keduanya untuk memperkuat militer mereka.

Pihak Kamboja mengatakan bahwa kedua negara ingin meredakan ketegangan pada 28 Mei lalu terkait insiden di daerah perbatasan yang tak dibatasi muncul. Setelah sebelumnya Menteri Pertahanan Thailand, Phumtham Wechayachai, menyebut bahwa kedua pihak tengah berdialog untuk meredakan situasi dan akan kembali ke posisi kesepakatan pada tahun 2024.
 

Baca: Antisipasi Sengketa Perbatasan dengan Kamboja, Militer Thailand Siap Operasi Tingkat Tinggi.

Selama berhari-hari, keduanya telah bertukar pernyataan dan mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menemukan resolusi damai setelah insiden tersebut. Thailand diketahui mengoperasikan 17 penyeberangan perbatasan resmi dengan Kamboja, mencakup tujuh provinsi di sepanjang perbatasan bersama sepanjang 817 km, menurut data pemerintah Thailand. 

Thailand-Kamboja sendiri telah lebih dari satu abad memperebutkan wilayah di beberapa titik yang tidak dibatasi, yang dipetakan oleh Prancis pada tahun 1907 ketika Kamboja menjadi koloninya. Phumtham dari Thailand mengatakan bahwa kedua negara berharap masalah perbatasan dapat diselesaikan sepenuhnya melalui pembicaraan bilateral, termasuk pertemuan Komite Perbatasan Bersama pada tanggal 14 Juni mendatang. 

Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, menegaskan kembali permintaan untuk membawa isu perbatasan uni ke Mahkamah Internasional dalam sebuah surat kepada pejabat Thailand pada tanggal 6 Juni.

"Mengingat kompleksitas, sifat historis, dan sensitivitas sengketa ini, semakin jelas bahwa dialog bilateral saja mungkin tidak lagi cukup untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan langgeng," kata Sokhonn, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin 9 Juni 2025.

Ia menambahkan bahwa keputusan ICJ yang didasarkan pada hukum internasional akan menawarkan resolusi yang “adil, tidak memihak, dan langgeng”. Pemerintah Thailand pun menyatakan tidak mengakui yurisdiksi pengadilan dan mengusulkan agar semua masalah terkait perbatasan diselesaikan melalui negosiasi bilateral.

Ketegangan terkait masalah ini meningkat pada tahun 2008 atas sebuah kuil Hindu abad ke-11, menyebabkan pertikaian selama beberapa tahun dan belasan kematian. Thailand baru-baru ini pun memangkas jam operasional di sepuluh perlintasan perbatasan dengan alasan masalah keamanan.

Pos pemeriksaan, termasuk Sa Kaeo di provinsi timur Thailand, memangkas setengah jam operasional menjadi pukul 8.00 pagi hingga 4.00 sore waktu setempat. Sementara sebelumnya dari pukul 6.00 pagi hingga 10.00 malam, menurut laporan juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura.

Pemerintah Thailand dan Kamboja sebelumnya memiliki hubungan yang lebih erat, Thaksin Shinawatra dari Thailand dan Hun Sen dari Kamboja. Putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, dan putra Hun Sen, Hun Manet, kini menjadi perdana menteri di negara masing-masing dan konflik inipun menimbulkan pertanyaan terkait hubungan mereka.

(Nada Nisrina)