Bahlil Pede Penambahan Produksi Blok Cepu Bisa Bantu Wujudkan Swasembada Energi

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan peningkatan produksi sebesar 30 ribu barel minyak per hari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama Pertamina, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Bahlil menyampaikan peningkatan kapasitas produksi ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong ketahanan dan swasembada energi nasional. Pemerintah menargetkan lifting minyak nasional mencapai 900 ribu hingga satu juta barel per hari pada 2029–2030.

"Tambahan produksi 30 ribu barel per hari ini merupakan hasil kerja keras selama delapan bulan, lebih cepat sepuluh bulan dari rencana awal. Ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintahan dalam swasembada energi nasional," kata Bahlil dalam video conference, Kamis, 26 Juni 2025.
 

Baca juga: Harga Minyak Dunia DIkhawatirkan Naik, Bahlil: Berdoa Saja

(Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami)
 

Produksi Blok Cepu capai 180 ribu barel/hari

Bahlil mengatakan penambahan ini melengkapi produksi sebelumnya dari Banyu Urip sebesar 150 ribu barel per hari, sehingga total produksi dari Blok Cepu kini mencapai 180 ribu barel per hari. Angka ini setara dengan 25 persen dari total lifting minyak nasional.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan proyek Banyu Urip secara keseluruhan telah menyerap investasi sekitar USD4 miliar, dan hingga saat ini telah memberikan kontribusi sebesar USD35 miliar kepada pendapatan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan sambutan secara virtual. Ia menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta seluruh pihak yang telah bekerja profesional tanpa kepentingan pribadi maupun kelompok, dan menghasilkan manfaat besar bagi bangsa.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada ExxonMobil yang telah lama bermitra dengan kita dan terus memberikan hasil terbaik bagi Indonesia," kata Kepala Negara.