Puan Respons Kegeraman Jokowi: Sudahi Memecah Belah

Jakarta: Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sempat geram, karena disebut mengirim utusan ke PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons kegeraman Jokowi.

"Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Ketua DPR itu mengatakan bahwa banyak masalah bangsa yang perlu dicermati. Karena masalah yang harus dibereskan itu membutuhkan sinergi antarelemen bangsa.

"Bangsa ini perlu kita bangun, enggak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama jadi semua yang mempunyai kontribusi yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini ya. Marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan," ucap Puan.
 

Baca: Jokowi Geram Disebut Kirim Utusan Minta Tak Dipecat PDIP

Dia juga mengajak untuk berpikir positif. Terlebih di bulan Ramadan saat ini.

"Ini di bulan Ramadan bulan yang penuh berkah marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif," ucap dia.

Jokowi menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus terkait adanya utusan yang mendatangi partai dan meminta agar dirinya tak dipecat. Jokowi menegaskan tak ada utusan seperti dinyatakan PDIP.

Jokowi terlihat geram saat menanggapi hal itu. Ia menuturkan bahwa dirinya selalu diam selama ini.

Namun ia mengingatkan bahwa diamnya ada batas. "Saya itu dah diam lho ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam, saya ngalah terus lho. Tapi ada batasnya," kata Jokowi di kediaman pribadinya di Sumber, Solo, Jumat, 14 Maret 2025.

Sebelumnya, Deddy menyebut sempat ada utusan yang menemui partai sehari sebelum PDIP memutuskan untuk memecat Jokowi sebagai kader. Menurutnya, utusan tersebut meminta agar PDIP tidak memecat Jokowi, sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto harus mundur.