Kabupaten Tangerang Bentuk Inkubator Bisnis Ekonomi untuk Kembangkan UMKM

Tangerang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, menciptakan inovasi daerah di bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam bernama inkubator bisnis ekonomi (Inkube). Saat ini, terdapat 45 usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil yang masuk inkubasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ujang Sudiatono, mengatakan inovasi inkube non digital ini diharapkan dapat meningkatan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah melalui pengembangan UMKM dan industri kecil.

"Dengan masuk inkubasi, UMKM dapat meng-upgrade skill, inovasi produk, mendapatkan pelatihan-pelatihan manajemen, difasilitasi dalam pengurusan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," kata Ujang di Tangerang, Jumat, 1 Agustus 2025.
 

Baca: Lepas Ekspor Rempah dan Madu, Mendag Minta UMKM Perkuat Daya Saing Global

Ujang menjelaskan dengan melihat potensi UMKM yang tumbuh pesat, pihaknya berperan secara susunan organisasi dan tata kerja dan sebagai perencana daerah sangat mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Tangerang.

"Kami mengemban tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam," jelas Ujang.

Ujang menuturkan pihaknya juga berperan aktif di bidang riset dan inovasi daerah dengan tugas memberi fasilitas dan bimbingan teknis perusahaan pemula berbasis riset. 

"Hingga saat ini, sudah ada 45 tenant mitra bisnis yang tergabung dalam Inkube. Mereka dari berbagai bidang produksi mulai dari makanan, barang kerajinan hingga produksi sepatu," ungkap Ujang.

Ujang menjelaskan tolok ukur keberhasilan program inkubasi UMKM sejauh ini masih berupa bagian dari sub kegiatan yang dilaksanakan di bidang perencanaan perekonomian.

"Ukuran keberhasilan yang dapat kami dorong adalah terselenggaranya business matching yang efektif dan berdampak dengan target minimal letter of intent, maksimal kontrak investasi dari investor untuk para mitra tenant pelaku usaha, serta meningkatnya skill pelaku usaha sehingga pelaku usaha bisa mendapatkan akses pasar dan akses pada investor," beber Ujang.

Ujang berharap ketika telah mapan maka usaha UMKM akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) dengan andil membayar pajak baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), serta jika inkubator bisnis telah dikembangkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maka akan terikat kontrak dengan Pemkab Tangerang.  

"Sehingga terdapat hak pemda atas hasil penjualan mereka berupa bagi hasil penjualan dalam presentasi  sesuai kesepakatan sehingga memberikan tambahan PAD. Namun karena belum di tata kelola-kan dalam bentuk lembaga, sehingga kontrak ini tidak dapat memberikan kontribusi bagi hasil dari penjualan mereka," ungkap Ujang.