Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi. Metrotvnews.com/ Roni Kurniawan
Roni Kurniawan • 16 April 2025 10:58
Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana untuk menyatukan gedung sekolah tingkat SD, SMP dan SMA menjadi satu atap. Bahkan Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran Rp600 miliar untuk membangun gedung dan kelas baru agar satu atap di Jabar.
Dedi mengungkap, selama ini anggaran Dinas Pendidikan Jabar dihabiskan untuk keperluan informasi teknologi serta alat peraga. Sehingga anggaran untuk kebutuhan pembangunan atau perbaikan kelas sangat kecil, sekitar Rp60 miliar.
"Ya makanya kan, kan dari awal begitu saya menjabat, kan saya langsung membuat kegiatan yang di dalamnya membuat realokasi anggaran. Karena selama ini belanja kepentingan dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih banyak dihabiskan untuk IT dan alat praga. Sehingga, membangun ruang kelasnya itu kecil. Ketika anggaran murni yang saya dapat itu cuma Rp60 miliar," ujar Dedi di Bandung, Rabu, 16 April 2025.
Dedi mengaku, perubahan anggaran khusus untuk Dinas Pendidikan sengaja dilakukan agar sarana pendidikan di seluruh Jabar merata. Dia menargetkan konsep sekolah satu atap tuntas pada 2026.
"Nah sekarang kan berubah menjadi Rp600 miliar. Kan sudah ada loncatannya berapa kali lipat itu. Nah sehingga di 2026 nanti, ditargetkan semuanya selesai. Sehingga konsepnya kita mau bikin sekolah satu atap yaitu, SD, SMP, dan SMA terintegrasi," beber Dedi.
Bahkan diakui Dedi, sangat memungkin jika satu gedung sekolah terdiri dari 9 lantai. Lantaran, jika melakukan pembebasan tanah akan menelan anggaran besar.
"Tapi kalau terintegrasi SD, SMP, SMA dalam satu atap bangunan kita bikin lantainya ke atas. Biasanya nanti nggak akan aneh kalau nanti ada sekolah yang sembilan lantai," tambahnya.
Dedi pun mengaku akan melakukan perjanjian dengan kabupaten/kota untuk pembangunan sekolah satu atap tersebut. Pasalnya terdapat kewenangan berbeda yaitu untuk SMA sederajat berada dibawah Pemprov Jabar sedangkan SD dan SMP sederajat dibawah Pemkab atau Pemkot.
"Kita bikin MoU, karena nggak mungkin. Kalau di sekolah di kota Bekasi, kota Depok, kota Bogor, Karawang, pusat kotanya yang harga tanahnya sudah melambung, pemerintah mau bangun sekolah berbeda-beda berat biayanya," ungkapnya.