Menilik Contoh Sukses Implementasi Ekonomi Sirkular di Indonesia

Jakarta: Industri Polyethylene Terephthalate (PET) menjadi salah satu contoh sukses penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Hal itu tercermin dalam forum diskusi yang difasilitasi oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), yang mempertemukan 40 pelaku industri dari hulu hingga hilir bersama perwakilan Kementerian Perindustrian, khususnya Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi (IKHF).

Forum ini menjadi momentum penting di tengah pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Ekonomi Sirkular dan rencana amandemen UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam kesempatan tersebut, pelaku industri PET menegaskan komitmen untuk mendukung regulasi baru, sekaligus memperkuat basis data dan kajian yang diperlukan sebagai landasan kebijakan.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan suplai bahan baku daur ulang yang masih sepenuhnya bergantung pada sektor informal, dengan tingkat kontaminasi mencapai 30-40 persen. Kondisi ini membuat kualitas bahan baku rendah dan pasokan tidak stabil, sehingga skema Extended Producer Responsibility (EPR) dinilai sangat penting untuk memperkuat rantai pasok. Selain itu, kapasitas terpasang industri daur ulang PET yang mencapai 1.040.163 ton per tahun baru terpakai sekitar 20,7 persen. Angka ini menunjukkan masih adanya masalah underutilization yang menghambat potensi maksimal industri.
 

Isu lain yang mengemuka adalah belum adanya kebijakan mandatory recycling content di Indonesia. Pelaku industri menilai kewajiban penggunaan PET daur ulang dalam produk domestik sangat penting untuk memperkuat pasar, meningkatkan serapan hasil daur ulang, serta mendorong ekonomi sirkular berjalan lebih efektif. Saat ini regulasi yang sudah ada, seperti Permen LHK No. 75 Tahun 2019 dan Standar Industri Hijau, dinilai masih lemah dalam implementasi sehingga belum mampu mendorong penggunaan daur ulang secara optimal.

Di sisi lain, industri PET justru telah menunjukkan capaian positif. Data terbaru menunjukkan tingkat daur ulang PET di Indonesia mencapai 54 persen, bahkan khusus untuk botol PET, tingkat daur ulang nasional sudah menembus 71 persen (SWI, 2024). Angka ini menjadi bukti PET adalah plastik dengan tingkat daur ulang tertinggi di Tanah Air, sekaligus menunjukkan keberhasilan penerapan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen sebagaimana diatur dalam Permen KLHK 75/2019. 
 
Meski begitu, pelaku industri menyayangkan adanya kebijakan pelarangan PET di sejumlah daerah. Mereka menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan justru berpotensi merugikan investasi yang sudah berjalan. Industri menekankan bahwa alih-alih dilarang, PET seharusnya dilindungi dan dikelola melalui sistem daur ulang yang efektif.

Kemenperin buka ruang dialog

 
Menyikapi hal tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi (IKHF) Kementerian Perindustrian, Tri Ligayanti, menyatakan pemerintah siap melindungi rantai industri PET dan daur ulang PET dari hulu hingga hilir.

"Kami di Kementerian Perindustrian membuka ruang dialog intensif dengan pelaku industri. Masukan yang dilengkapi data teknis dan analisis ekonomi akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran," ujar Tri, dikutip Rabu, 8 Oktober 2025.

Ia menambahkan, keberhasilan industri PET harus dijadikan inspirasi bagi sektor plastik lainnya. "PET telah menunjukkan dengan kolaborasi yang baik, ekonomi sirkular bisa berjalan di Indonesia. Ke depan, kolaborasi pentahelix - antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat - akan menjadi kunci agar keberhasilan ini bisa diperluas," tegas dia.

Dengan capaian tingkat daur ulang yang tinggi dan dukungan regulasi yang sedang dirancang, industri PET kini dipandang sebagai success story ekonomi sirkular di Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah dan industri bersama-sama menjaga momentum ini agar keberhasilan PET dapat direplikasi pada sektor lain, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.