Vance Tegaskan AS Tak Akan Kirim Pasukan ke Gaza atau Israel

Washington: Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menegaskan bahwa meski Washington berperan besar dalam tercapainya kesepakatan gencatan senjata baru di Gaza, Washington tidak berencana mengirim pasukan ke wilayah tersebut maupun Israel.

“Kami tidak berencana menempatkan pasukan di lapangan,” ujar Vance dalam wawancara dengan NBC yang tayang pada Minggu, 12 Oktober 2025, seraya menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku baik untuk Gaza maupun Israel.

“Kita sudah memiliki Komando Pusat AS (CENTCOM) yang mengawasi kawasan Timur Tengah,” lanjutnya.

“Mereka akan memantau pelaksanaan gencatan senjata dan memastikan bantuan kemanusiaan tetap mengalir,” tutur Vance, dikutip dari Anadolu Agency.

Vance menambahkan bahwa menjelang tenggat Senin pagi, para sandera Israel yang masih ditahan di Gaza “bisa dibebaskan kapan saja.” Ia menyebut, “Kita tidak bisa memastikan waktunya secara tepat, tetapi kami sangat yakin—itulah alasan presiden berangkat ke sana—bahwa ia akan menyambut para sandera awal pekan depan,” merujuk pada KTT Perdamaian di Mesir yang akan dihadiri Donald Trump.

Dalam wawancara terpisah dengan ABC, Vance mengatakan bahwa 20 sandera yang masih hidup diperkirakan akan dibebaskan dalam 24 jam ke depan.

KTT di Sharm el-Sheikh, Mesir, yang dipimpin bersama oleh Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, serta dihadiri lebih dari 20 negara, bertujuan “mengakhiri perang di Jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta membuka babak baru keamanan dan stabilitas kawasan,” menurut pernyataan resmi kepresidenan Mesir.

Perdebatan soal Mandat DK PBB untuk Pasukan Keamanan

Bulan lalu, Trump mengumumkan rencana gencatan senjata 20 poin untuk Gaza, yang mencakup pembebasan seluruh sandera Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, gencatan senjata permanen, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh Jalur Gaza.

Tahap kedua dari rencana itu mencakup pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa keikutsertaan Hamas, pembentukan pasukan keamanan gabungan yang terdiri dari warga Palestina dan tentara dari negara-negara Arab serta Islam, serta pelucutan senjata Hamas.

Rencana tersebut juga menyerukan dukungan pendanaan dari negara-negara Arab dan Islam untuk pemerintahan baru dan rekonstruksi Gaza, dengan keterlibatan terbatas dari Otoritas Palestina.

Pembentukan pasukan keamanan ini akan menjadi salah satu topik utama di KTT Mesir, karena negara-negara Arab menginginkan Dewan Keamanan PBB yang menetapkan mandat bagi pasukan tersebut, sesuatu yang ditentang Israel karena dianggap dapat membatasi kebebasan militernya.

Negara-negara Arab dan Muslim secara umum menyambut baik rencana itu, namun sejumlah pejabat menyatakan masih banyak detail yang perlu dibahas dan dinegosiasikan agar dapat diterapkan sepenuhnya.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 67.600 warga Palestina di Jalur Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan membuat wilayah itu hampir tidak lagi layak huni.

Baca juga:  Tahanan Palestina Dipindahkan ke Dua Penjara Israel Jelang Pembebasan