Korupsi Kakap di Pertamina Terbongkar, Bukti Hukum Ditegakkan

Jakarta: Direktur Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan korupsi di tubuh PT Pertamina yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk PT Pertamina Patra Niaga dan pengusaha swasta.

Jajat menilai pengungkapan kasus ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan korupsi di sektor energi. Namun, ia juga menekankan bahwa momentum ini dapat menjadi langkah positif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.

"Pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa korupsi masih menjadi persoalan besar di sektor energi. Namun, di sisi lain, kita patut optimistis terhadap langkah-langkah tegas yang diambil Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi," ujar Jajat dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Februari 2025. 

Ia menegaskan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen dalam menindak tegas pelaku korupsi, baik di level bawah maupun di kalangan elite. 

"Presiden tidak hanya menargetkan 'raja-raja kecil', tetapi juga 'raja besar' yang selama ini dianggap untouchable. Ini menjadi bukti bahwa di bawah kepemimpinannya, hukum benar-benar ditegakkan," tambahnya.
 

Baca juga: Keseriusan Presiden Prabowo Berantas Korupsi Pertamina Memperkuat Kepercayaan di Publik

Lebih lanjut, Jajat meyakini bahwa masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia akan semakin baik di bawah pemerintahan Prabowo. Menurutnya, tindakan tegas terhadap korupsi akan membuat BUMN lebih bersih dan profesional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sebagai penutup, Jajat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. 

"Ini adalah perjuangan bersama. Mari kita kawal dan dukung langkah-langkah pemerintah demi Indonesia yang lebih baik," tutupnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Donny Manurung, mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait pengungkapan skandal mega korupsi di Pertamina periode 2018–2023.
 

Baca juga: 5 Komponen Penyebab Negara Merugi Rp193,7 Triliun dari Korupsi Minyak Mentah Pertamina

Menurut Donny, peringatan yang disampaikan Prabowo dalam pidato 100 hari pemerintahannya bukan sekadar retorika. Ia menilai langkah tegas aparat penegak hukum dalam membongkar salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi.

“Dukungan publik terhadap Prabowo mencapai 80?lam berbagai survei, dan kini kepercayaan itu semakin kuat dengan tindakan nyata dalam menindak koruptor tanpa pandang bulu,” ujar Donny, Rabu, 27 Februari 2025

Skandal korupsi di Pertamina yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah disebut Donny sebagai bukti bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini menjadi ladang bagi praktik korupsi oleh oknum tertentu. Namun, ia menilai di bawah kepemimpinan Prabowo, upaya pemberantasan korupsi semakin nyata.

“Langkah ini harus diapresiasi. Prabowo tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata dalam memberantas korupsi,” tegasnya.