Israel Kecam Pernyataan Akhir KTT Liga Arab Darurat Terkait Palestina

Tel Aviv: Israel mengecam pernyataan akhir KTT Darurat Liga Arab di Mesir yang membahas perkembangan situasi di Palestina. Negara Yahudi itu menilai bahwa dokumen tersebut “tidak mencerminkan realitas yang terjadi” setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok Hamas.

Dalam pernyataan resmi pada Selasa 4 Maret 2025, KTT Darurat Liga Arab di Kairo dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina “dengan alasan apa pun dan dalam situasi apa pun.” Selain itu, negara-negara anggota sepakat membentuk komite hukum Arab guna mengkaji kemungkinan pengusiran warga Palestina sebagai bagian dari kejahatan genosida.

Pernyataan tersebut juga mengecam kebijakan Israel yang menggunakan blokade dan kelaparan sebagai alat tekanan politik, serta keputusan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Israel anggap pernyataan Liga Arab Tidak Realistis

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyatakan melalui X bahwa “pernyataan yang dikeluarkan dalam KTT Darurat gagal mencerminkan realitas situasi pasca-7 Oktober 2023 dan masih terjebak dalam perspektif usang.”

Ia menyesalkan tidak adanya penyebutan insiden 7 Oktober maupun kecaman terhadap Hamas, meskipun menurutnya kelompok tersebut “mengancam Israel dan stabilitas kawasan.”

Marmorstein juga menyoroti ketergantungan pernyataan tersebut pada Otoritas Palestina dan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang selama ini dituduh Israel memiliki catatan korupsi dan keterkaitan dengan aktivitas terorisme.

Dukungan Israel terhadap rencana Trump untuk Gaza

Lebih lanjut, Marmorstein menyinggung gagasan yang dikemukakan oleh mantan Presiden AS Donald Trump terkait pemindahan warga Gaza dan pengambilalihan wilayah tersebut.

“Sekarang, dengan gagasan Presiden Trump, ada peluang bagi warga Gaza untuk menentukan nasib mereka secara bebas. Ini seharusnya didorong! Namun, negara-negara Arab justru menolak kesempatan ini tanpa mempertimbangkannya secara adil, dan malah terus melayangkan tuduhan tidak berdasar terhadap Israel,” ujar Marmorstein, seperti dikutip dari Anadolu, Rabu 5 Maret 2025.

Trump sendiri berulang kali menyuarakan rencana untuk "mengambil alih" Gaza dan merelokasi penduduknya guna mengubah wilayah itu menjadi destinasi wisata. Namun, usulan ini mendapat penolakan luas dari negara-negara Arab dan komunitas internasional karena dinilai sebagai bentuk pembersihan etnis.

Marmorstein juga menegaskan bahwa Hamas tidak boleh terus berkuasa di Gaza karena menurutnya pemerintahan kelompok tersebut “menghilangkan setiap peluang bagi keamanan Israel dan negara-negara tetangga.”

“Izinkan Israel bekerja sama dengan negara-negara di kawasan untuk membangun masa depan yang lebih stabil dan aman,” tambahnya.

Israel hadapi tuduhan genosida di Pengadilan Internasional

Sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2023, hampir 48.400 warga Palestina tewas, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak. Lebih dari 111.000 orang terluka akibat operasi militer yang menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.

Konflik ini sempat dihentikan sementara melalui perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel saat ini juga menghadapi gugatan genosida yang diajukan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakan militernya di wilayah tersebut.

(Muhammad Reyhansyah)