Sugeng Suparwoto Dorong Tata Kelola Tambang Nikel Berkelanjutan

Jakarta: Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menekankan pentingnya tata kelola pertambangan nikel. Khususnya, yang mengedepankan keberlanjutan dan transparansi.

Pengelolaan sumber daya alam (SDA), kata Sugeng, tidak hanya berorientasi pada hilirisasi industri. Pengelolaan harus menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dia menegaskan arah kebijakan pertambangan nikel, tidak boleh lepas dari prinsip keberlanjutan.

“Pertambangan harus menjadi motor hilirisasi dan transisi energi, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Sugeng dalam keterangan yang dikutip Kamis, 18 September 2025.

Hal itu diungkap Sugeng dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR ke PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Agenda berlangsung Rabu, 17 September 2025.

Sugeng menyoroti aspek lingkungan, khususnya terkait keberadaan Danau Matano. Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan ekosistem danau itu harus menjadi perhatian utama dalam setiap aktivitas pertambangan. Perlu pengawasan ketat dari pemerintah maupun perusahaan agar tidak terjadi kerusakan ekologis yang merugikan masyarakat.

“Danau Matano adalah warisan alam yang tidak ternilai. Kita ingin memastikan operasional tambang tidak menimbulkan ancaman bagi kualitas air dan keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan diri pada danau tersebut,” tegas Sugeng.
 

Baca: RUU Pengelolaan Ruang Udara Tonggak Penting Kedaulatan Ruang Udara Nasional

Selain isu lingkungan, Sugeng menekankan pentingnya manfaat ekonomi bagi daerah. Ia mendalami kontribusi PT Vale terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja lokal, hingga program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

“Kami ingin memastikan program PPM benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas. Masyarakat lokal harus merasakan peningkatan taraf hidup yang nyata,” ujar Sugeng.

Komisi XII juga menyerap aspirasi masyarakat terkait ganti rugi lahan, akses energi, dan keterbukaan perusahaan dalam distribusi manfaat ekonomi. Aspirasi tersebut akan dihimpun sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif di tingkat pusat.

Legislator Partai NasDem itu kembali menegaskan posisi Komisi XII dalam mengawal sektor strategis tersebut.

“Hilirisasi mineral tidak boleh mengorbankan hak masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas,” pungkas Sugeng.