Danantara Bakal Ganggu Kesehatan Ekonomi Indonesia, Jika...

Jakarta: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) disebut berpotensi mengalami gangguan di tengah jalan. Itu dapat terjadi jika jabatan pimpinan lembaga anyar tersebut diisi oleh orang-orang yang sejatinya merupakan bagian dari pemerintah.

"Danantara akan sangat berpeluang untuk mengalami distorsi ditengah jalan, terutama untuk kepentingan politik dan pemerintahan di arena ekonomi, yang berpotensi mengganggu kesehatan perekonomian nasional secara keseluruhan," kata Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution/ISEAI Ronny P Sasmita melalui keterangan tertulis, Senin, 24 Februari 2025.

Dia mengatakan, semangat reformasi BUMN sejatinya dalam rangka memisahkan antara tiga hal, yakni antara negara dan pemerintah sebagai regulator, negara dan pemerintah sebagai pemilik saham (shareholder), dan BUMN sebagai entitas bisnis.

Itu merupakan tujuan didirikannya Temasek di Singapura, SASAC di Tiongkok, APE di Prancis, atau Khazanah di Malaysia, dan lainnya. Mereka tidak saja sebagai entitas berupa Sovereign Wealth Fund (SWF), tetapi juga sebagai institusi perantara dari ketiganya.

Negara sebagai regulator, kata Ronny, tidak bisa bertindak sekaligus sebagai pemilik saham, apalagi sebagai pelaku atau operator. Pasalnya hal itu akan membuat posisi negara sebagai regulator akan rancu, karena harus mengatur dirinya sendiri.

"Sehingga negara sebagai regulator harus dinetralisasi dengan institusi perantara bernama superholding dan sejenisnya. Superholding ini menjadi perwakilan negara di dalam kepemilikan saham di BUMN-BUMN," tutur dia.
 

Baca juga: Gegara Danantara, Tekanan Aksi Jual Asing Bakal Masih Tinggi

(Logo Danantara. Foto: dok Danantara Indonesia)
 

Negara terlalu ambil banyak peran di sektor bisnis

Jika CEO dan COO Danantara ialah menteri dan wakil menteri, imbuh Ronny, maka negara dan pemerintah tidak saja mencampuradukan kapasitasnya sebagai regulator sekaligus pemilik saham, tetapi juga sekaligus menjadi operator.

Itu karena menteri-menteri yang sejatinya bertindak sebagai perwakilan regulator, juga bertindak sebagai perwakilan pemilik saham sekaligus operator.

"Tidak jelas lagi siapa regulator, pengawas, pemilik saham, dan operator, semuanya lebur menjadi satu. Padahal ketiga hal ini semestinya dipisah secara sendiri-sendiri, justru disatukan secara bulat-bulat di dalam Danantara," terang Ronny.

"Sehingga yang akan terjadi adalah negara sebagai regulator akan mengeluarkan regulasi yang akan menguntungkan dirinya sendiri di saat Danantara memutuskan untuk berinvestasi, dan akan membuat pelaku pasar lain terpinggirkan," tambah dia.

Dengan kata lain, pasar akan terdistorsi sedemikian rupa, karena negara akan berpihak kepada entitas bisnis yang ia miliki di mana negara adalah juga pemilik sahamnya dan operatornya.

Bahkan, menurut Ronny, tak menutup kemungkinan Danantara akan menjadi instrumen politik untuk menyingkirkan pelaku pasar-pelaku pasar yang dianggap berada di posisi berlawanan dengan pemerintah.

"Arti lainnya, fairness di pasar akan hilang, karena negara dengan aset dan anggaran yang besar mengintervensi ekonomi, yang diperlengkapi dengan kapasitas regulator dan shareholder," papar Ronny.