Danantara Lahir untuk Akhiri Paradoks Indonesia

Jakarta: Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen percepatan pembangunan untuk mengakhiri paradoks yang selama ini terjadi di Indonesia.

Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang, 17 ribu pulau, serta salah satu tutupan hutan tropis terbesar di dunia. 

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk deposit nikel terbesar, penguasaan pasar sawit dunia, serta kekayaan produk laut dan perikanan. Dengan sumber daya tersebut, Indonesia seharusnya menjadi negara yang makmur.

“Ini adalah ikhtiar pemerintah untuk menyelesaikan paradoks Indonesia, sebagaimana yang dituliskan Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya. Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa bangsa kita kaya dan seharusnya lebih makmur. Namun, hingga 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada ketimpangan, kemiskinan, masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan, serta wilayah yang tertinggal dalam pembangunan. Semua ini harus segera diselesaikan. Paradoks Indonesia harus diakhiri,” ujar Hasan dalam keterangannya, Senin, 24 Februari 2025.

Baca: Presiden Prabowo: Pengelolaan Danantara Harus Transparan

Hasan menjelaskan dengan hadirnya Danantara, badan investasi ini akan mengonsolidasikan kekuatan dan kekayaan negara sehingga Indonesia dapat lebih fokus dalam menguasai industri strategis. Hasan menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sayangnya, selama ini sebagian besar sumber daya alam Indonesia diekspor dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah dan keuntungan yang diperoleh tidak maksimal dinikmati oleh bangsa sendiri.

“Danantara akan membiayai sendiri berbagai bidang industri strategis, termasuk hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, pembangunan kilang minyak serta industri pendukungnya. Semua ini akan menopang Indonesia untuk melompat menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” jelas Hasan.

Hasan menambahkan, peluncuran Danantara menjadi hadiah ulang tahun ke-80 Indonesia yang jatuh pada tahun ini. Dengan lahirnya Danantara, kekayaan dan kekuatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dikonsolidasikan dalam satu entitas pengelola investasi. Danantara akan mengelola aset Indonesia senilai Rp14 ribu triliun, menjadikannya bukan hanya sekadar lembaga pengelola investasi, tetapi juga instrumen utama dalam mendorong pembangunan menuju Indonesia Emas 2045—sebuah negara maju dengan kesejahteraan merata.

“Hilirisasi adalah kunci kemajuan. Ini merupakan instrumen percepatan pembangunan dengan titik berat pada sektor hilirisasi,” tutup Hasan.