Ini yang Bikin Posisi Tawar RI Sulit dalam Negosiasi Tarif Trump

Jakarta: Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebutkan bahwa adanya sentimen negatif antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan anggota BRICS. Hal tersebut terbukti dari Trump yang mengungkapkan kekecawan dan kemarahan setelah mendengar deklarasi yang disampaikan oleh anggota BRICS. 

"Hal ini yang akan menjadi kunci Trump dalam perundingan dagang antara Indonesia dengan AS. Trump pasti akan mengancam sehingga Indonesia mempunyai posisi tawar yang sulit," ucap Huda dikutip Jumat, 11 Juli 2025.

Maka dari itu, Huda menilai bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Brasil bisa menjadi trigger bagi pemerintah untuk segera membuka pintu perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin dengan menjadikan Brasil sebagai pintu utamanya. 

"Produk Indonesia harus bisa menyesuaikan karakter permintaan dengan pangsa pasar yang baru. Selain itu, penguatan industri dalam negeri juga perlu dilakukan agar industri kita bisa kuat dengan daya tawar kita dengan negara lain. Penguatan dilakukan mulai dari indikator-indikator dalam world competitiveness rangking seperti efisiensi birokrasi dan mengeluarkan kepentingan aparat dalam ekonomi," ujar dia.
 

Baca juga:  Dibandingkan AS, RI Diminta Prioritaskan Pasar BRICS

(Ilustrasi. Foto: Dok iStock)

Indonesia kena tarif 32% mulai 1 Agustus

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya menetapkan pengenaan tarif impor barang dari Indonesia sebesar 32 persen. Angka pengenaan tarif impor untuk Indonesia ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan yang diumumkan Trump pada awal April 2025 lalu.
 
Dalam media sosialnya, Trump mengaku pengenaan tarif tersebut itu ia sampaikan dalam surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto. "Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32 persen," tulis Trump dikutip dari Xinhua, Selasa, 8 Juli 2025.

Selain Indonesia, Trump juga mengirim surat pengenaan tarif impor barang ke AS kepada 13 pemimpin negara lainnya. Diantaranya Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Myanmar, Laos, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Bosnia dan Herzegovina (BiH), Kamboja, dan Thailand. Besarannya tarifnya berbeda-beda, berkisar antara 25 persen hingga 40 persen dan akan dikenakan mulai 1 Agustus 2025.