Pembangunan IKN Dipastikan Rampung 3 Tahun ke Depan

Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah berkomitmen penuh, untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu disampaikan merespons usulan Partai Nasdem, yang minta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) atau melakukan moratorium terhadap IKN.

"Sebagaimana yang sudah pernah Pemerintah sampaikan, bahwa sampai hari ini, Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya," ujar Pras sapaannya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 25 Juli 2025.
 

Baca: Otorita Pastikan Pembangunan IKN Tetap Berjalan

Pras mengatakan saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. IKN diharapkan rampung dalam tiga tahun ke depan.

"Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai. Sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang disana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif," jelasnya.

Sebelumnya, Partai NasDem mendesak Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, segera diterbitkan. Hal itu merupakan salah satu opsi strategis yang disampaikan Partai NasDem, untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.

"Jika IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, segera terbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. Terbitkan pula Keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juli 2025.

NasDem juga mendesak agar IKN segera difungsikan bertahap. Salah satunya dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.