Biden Serukan Reformasi Besar-besaran di Mahkamah Agung AS

Texas: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyerukan reformasi besar-besaran di Mahkamah Agung pada Senin, 29 Juli. Seruan ini berpotensi menjadikannya presiden aktif pertama di AS yang mendukung perubahan besar di pengadilan tertinggi Negeri Paman Sam.

"Saya sangat menghormati lembaga kami dan pemisahan kekuasaan yang ditetapkan dalam Konstitusi kami," kata Biden pada hari Senin di Austin, Texas.

"Tetapi apa yang terjadi sekarang tidak konsisten dengan doktrin pemisahan kekuasaan itu,” sambungnya, melansir dari laman CNN pada Selasa, 30 Juli 2024.

Proposal Biden — amandemen konstitusional yang mencabut kekebalan presiden atas kejahatan yang dilakukan saat menjabat, pembatasan masa jabatan untuk hakim Mahkamah Agung, dan kode etik yang mengikat untuk pengadilan tinggi — memiliki sedikit peluang untuk berhasil dengan Kongres AS yang begitu terpecah antara Partai Demokrat dan Republik.

Tetapi proposal Biden ini dapat berfungsi sebagai pesan yang dirancang untuk menggairahkan basis progresif Demokrat di tahun pemilu. Wakil Presiden Kamala Harris, yang sekarang menjadi calon presiden Demokrat, dengan cepat mendukung perubahan yang diusulkan Biden, yang datang di saat Mahkamah Agung AS sangat tidak populer di tengah masyarakat.

Pengumuman Biden, yang ia buat di sebuah acara untuk memperingati Undang-Undang Hak Sipil, disampaikan usai keluarnya keputusan monumental bulan ini oleh Mahkamah Agung yang memberikan presiden kekebalan penuh atas beberapa tindakan yang diambil saat menjabat. Proposal Biden juga dirilis usai serangkaian pengungkapan tentang sejumlah hakim yang menerima liburan dan hadiah dari para donatur konservatif yang kaya raya.

Baca juga:  Kesal Keputusan MA Terkait Kekebalan Trump, Biden: Preseden Berbahaya!

Demokrat sering menyinggung mayoritas konservatif di Mahkamah Agung AS – yang diperkuat oleh mantan Presiden Donald Trump – untuk menggarisbawahi apa yang mereka lihat sebagai pertaruhan tinggi di pemilu AS 2024. Biden melanjutkan argumen itu pada hari Senin, sekaligus memuji Harris atas kemampuannya untuk melanjutkan perjuangan.

"Dalam beberapa tahun terakhir, pendapat ekstrem yang dijatuhkan Mahkamah Agung telah merusak prinsip-prinsip dan perlindungan hak-hak sipil yang telah lama ada," kata Biden, menyebutkan sejumlah kasus baru-baru ini, termasuk keputusan tahun 2022 yang membatalkan Roe v. Wade serta keputusan kekebalan presiden bulan ini.

"Tidak seorang pun kebal hukum," kata Biden, seraya menambahkan bahwa untuk "semua tujuan praktis" putusan baru-baru ini akan memungkinkan seorang presiden untuk "melanggar" hukum dan "tidak menghadapi konsekuensi apa pun."

Biden menyerukan amandemen yang dijuluki "Amandemen Tidak Seorang pun Kebal Hukum," yang akan menyatakan bahwa Konstitusi "tidak memberikan kekebalan apa pun dari dakwaan pidana federal, persidangan, hukuman, atau hukuman berdasarkan jabatan sebelumnya sebagai Presiden."

"Saya sependapat dengan para pendiri kita bahwa presiden harus tunduk pada hukum," kata Biden.

Trump mengkritik seruan Biden untuk reformasi, dengan mengatakan di Fox News pada hari Senin. “Dia sangat menginginkan kekebalan. Tidak mungkin dia akan mengabaikan kekebalan presiden,” ucapnya.