Sambangi KPK, Menteri Perumahan Minta Tanah Koruptor jadi Rumah Rakyat

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 5 November 2024. Dia membahas rencana penggunaan tanah koruptor untuk dijadikan rumah untuk rakyat.

“Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah,” kata Maruarar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 5 November 2024.

Maruarar mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan KPK untuk mencari lokasi ideal dari aset koruptor yang sudah disita. Menurutnya, tanah hasil rasuah bakal bermanfaat bagi rakyat jika dibangun rumah.

Menurut dia, KPK mengapresiasi rencana itu. Lembaga Antirasuah disebut siap memberikan sistem pemakaian aset rampasan koruptor untuk dijadikan rumah untuk masyarakat.
 

Baca juga:  Konglomerat Diminta Bantu Pembangunan 3 Juta Rumah

“Jadi sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi. Dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif,” ucap Maruarar.

Pertemuan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan KPK berlangsung selama dua jam lebih. Maruarar juga meminta Lembaga Antirasuah menyiapkan sistem pencegahan korupsi agar rencana penggunaan tanah milik koruptor ini tidak tersendat.

“Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membentuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementerian kami. Dan itu sudah dikabulkan oleh pimpinan KPK tadi,” ujar Maruarar.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanah menyebut pihaknya mendukung penuh rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk menggunakan tanah koruptor. KPK juga siap membuat skema antikorupsi di instansi itu agar perintah Presiden Prabowo Subianto tidak tercoreng.

“Dan kunjungan ini tentunya tidak lain untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Presiden, agar dalam Kabinet Merah Putih ini tidak terjadi korupsi,” ujar Johanis.