Protes Pelajar Masuki Hari ke-10, Pemerintah Prancis Janjikan 3.000 Guru Pengganti

Paris: Pemerintah Prancis berupaya merespons tuntutan pelajar setelah demonstrasi menentang buruknya kondisi sistem pendidikan memasuki hari ke-10. 

Pemerintah menjanjikan tambahan guru pengganti dan perekrutan tenaga pengajar baru, tetapi para pelajar menilai langkah tersebut belum menjawab tuntutan mereka.

Pada Kamis, 8 Oktober 2026, pelajar sekolah menengah atas kembali memblokade sekolah dan berunjuk rasa di berbagai kota, termasuk Lille, Rennes, Nantes, Lyon, Toulon, dan Marseille. Di Paris, ribuan demonstran berbaris menuju Place de la Bastille di pusat kota.

Sekitar 25.000 pelajar memadati alun-alun di bagian timur ibu kota. Sejumlah demonstran memanjat monumen di tengah alun-alun yang memperingati Revolusi Juli Prancis 1830, sambil mengibarkan bendera tiga warna dan menyanyikan lagu kebangsaan La Marseillaise.

Menjelang malam, polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata dan amunisi pengendali massa serta berulang kali melakukan serbuan dengan pentungan untuk membubarkan demonstran. Sejumlah pengunjuk rasa melemparkan botol, batu paving, dan benda lainnya ke arah polisi.

Eliane, pelajar berusia 16 tahun yang mengikuti demonstrasi di Paris, mengatakan dirinya turun ke jalan untuk “membela dan mendukung sekolah-sekolah menengah atas yang kondisinya bahkan lebih buruk daripada sekolah saya”.

Ia menyebut demonstrasi tersebut “luar biasa” dan berencana terus berunjuk rasa hingga ada kemajuan nyata.

Pemerintah Janjikan Tambahan Guru

Mengutip The Guardian, Menteri Pendidikan Prancis Édouard Geffray mengatakan kepada televisi TF1 pada Kamis malam bahwa pemerintah akan mengerahkan 3.000 guru pengganti ke sekitar 100 sekolah menengah atas yang mengalami kekurangan tenaga pengajar paling parah. 

Pengerahan dijadwalkan berlangsung mulai Jumat hingga Selasa. Geffray juga akan mengizinkan perekrutan beberapa ratus guru baru.

Sementara itu, Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan pemerintah akan mengusulkan perubahan pada anggaran 2027 untuk menerjemahkan sebagian tuntutan pelajar menjadi kebijakan konkret, terutama terkait penggantian guru yang tidak dapat mengajar.

Namun, perwakilan pelajar menilai respons tersebut belum memadai.

Ryad Rani, ketua salah satu serikat pelajar sekolah menengah atas, mengatakan pemerintah belum menyampaikan langkah konkret untuk menjawab tuntutan demonstran.

“Tidak ada langkah konkret sama sekali, tidak ada jawaban atas tuntutan kami,” katanya, seraya menegaskan gerakan protes akan berlanjut.

Sabrine Kharbach, dari organisasi pelajar lainnya, mengatakan demonstrasi akan terus berlangsung hingga pemerintah mengalokasikan 10 miliar euro untuk sekolah-sekolah di Prancis. Angka tersebut merupakan jumlah investasi yang dinilai mendesak oleh para pelajar dan sejumlah politikus sayap kiri.

Puluhan Ribu Orang Turun ke Jalan

Menurut jajak pendapat Elabe untuk BFM TV, sebanyak 72% warga Prancis menilai tuntutan pelajar beralasan. Namun, 55% responden berpendapat demonstrasi seharusnya dihentikan.

Kementerian Pendidikan mengatakan jumlah sekolah yang terpaksa ditutup menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sebanyak 224 sekolah ditutup pada Kamis pagi, kemudian turun menjadi 157 sekolah menjelang siang. Dengan demikian, sekitar 95% sekolah menengah atas di Prancis setidaknya beroperasi sebagian.

Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 71.000 orang turun ke jalan pada Kamis. Demonstrasi tersebut mendapat dukungan dari sejumlah guru, orang tua, dan serikat pekerja.

Bentrok kembali terjadi di sekitar sejumlah barikade sekolah di Paris. Di Rennes, polisi antihuru-hara menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstran.

Respons polisi menjadi salah satu keluhan utama dalam aksi tersebut. Sebuah spanduk dalam demonstrasi di Paris berbunyi, “Terlalu muda untuk didengarkan, tetapi cukup umur untuk ditembaki gas air mata.”

Dalam dua pekan terakhir, sejumlah demonstran membakar tempat sampah di luar sekolah, merusak halte bus, dan melemparkan benda ke arah polisi antihuru-hara. Aparat merespons menggunakan pentungan, gas air mata, dan amunisi pengendali massa.

Sejak demonstrasi dimulai, sedikitnya 215 remaja, 89 staf sekolah, dan 761 polisi dilaporkan terluka. Aksi tersebut dipicu oleh kekurangan guru yang berkepanjangan, ruang kelas yang padat, bangunan sekolah yang rusak, serta jam belajar yang panjang.

Pada Rabu, pemerintah menangguhkan penggunaan granat kejut oleh polisi setelah seorang remaja kehilangan tangannya akibat ledakan. Namun, pemerintah menilai penyebutan tindakan aparat sebagai “represi polisi” berlebihan dan membantah bahwa petugas diperintahkan untuk berkonfrontasi dengan pelajar.

Pendidikan Jadi Isu Politik

Gelombang demonstrasi turut menekan pemerintah yang harus menyeimbangkan tuntutan peningkatan investasi layanan publik dengan desakan pasar untuk mengurangi defisit anggaran dan utang Prancis.

Menteri Ekonomi Roland Lescure mengatakan pekan ini bahwa masih ada ruang dalam anggaran 2027 untuk memenuhi tuntutan peningkatan sumber daya pendidikan.

Dalam rancangan anggaran saat ini, pendidikan mendapat kenaikan pendanaan terbesar kedua setelah pertahanan, yakni sebesar 1,4% menjadi 90,9 miliar euro.

Di tengah persiapan pemilihan presiden yang dijadwalkan sekitar enam bulan lagi untuk menggantikan Emmanuel Macron, sejumlah politikus turut menyoroti demonstrasi tersebut.

Marine Le Pen, tokoh sayap kanan yang unggul dalam sejumlah jajak pendapat, menyoroti kerusakan sekolah dan mengusulkan agar orang tua menanggung biaya perbaikan.

Sementara itu, tokoh sayap kiri Jean-Luc Mélenchon memuji para demonstran sebagai “luar biasa” dan mengecam tindakan keras polisi.