Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Makkah Bukan untuk Menyerang Negara Lain

Ankara: Turki menegaskan Pakta Pertahanan Makkah tidak memberikan kewenangan kepada negara anggotanya untuk menyerang negara lain. 

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan perjanjian tersebut dirancang untuk pertahanan timbal balik dan kini siap diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam konferensi pers bersama Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Hungaria Anita Orban di Ankara, Kamis, 8 Oktober 2026, Fidan mengatakan dirinya telah menyampaikan pemaparan akhir mengenai perjanjian tersebut kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan para Rabu. Turki berencana mengajukannya ke parlemen sesegera mungkin.

“Ketika sebuah negara yang menjadi pihak dalam perjanjian diserang, Anda berdiri bersamanya untuk mempertahankannya. Ini bukan perjanjian untuk menyerang,” kata Fidan, dikutip dari TRT World.

Ia menambahkan Turki tidak akan mengerahkan pasukan ke wilayah negara lain untuk melakukan serangan.

Fidan mengatakan partisipasi Turki dalam pertemuan Komite Politik Strategis dan Pertahanan Perjanjian Makkah pada 5 Oktober di Riyadh terutama didorong oleh serangan yang menargetkan Arab Saudi.

Pertemuan tersebut juga membahas struktur kelembagaan aliansi, termasuk pembentukan markas militer dan sekretariat serta penunjukan sekretaris baru.

Menurut Fidan, perjanjian itu bergerak cepat menuju pembentukan kelembagaan dan implementasi praktis meski baru ditandatangani. Negara-negara yang terlibat, katanya, menunjukkan tekad untuk menghasilkan langkah konkret.

Fidan juga mengungkapkan Turki dan Pakistan telah membahas bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada Arab Saudi dalam menghadapi serangan kelompok Houthi dari Yaman. Namun, ia menegaskan upaya penyelesaian konflik Yaman melalui perdamaian dan dialog akan tetap dilanjutkan.

Turki Dorong Bantuan ke Gaza

Terkait Gaza, Fidan mengatakan Turki terus melakukan upaya diplomatik di tingkat bilateral, regional, dan internasional untuk mengakhiri konflik serta mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

Ia menyebut peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan, masuknya Komite Nasional Palestina ke Gaza untuk menjalankan tanggung jawab administratif, serta pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional sebagai langkah-langkah penting.

Turki juga akan melanjutkan upaya diplomatik terkait situasi di Gaza dan Tepi Barat, serta persoalan yang menyangkut Masjid Al-Aqsa.

Fidan menilai konflik tersebut turut berkontribusi terhadap ketidakstabilan di kawasan. “Kami akan melanjutkan upaya kami yang tegas, konstruktif, dan berorientasi pada hasil,” pungkas Fidan.