LKPP Pastikan Setiap Belanja Pemerintah Gerakkan Produksi dan Buka Lapangan Pekerjaan

Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berupaya menyelaraskan kebutuhan dengan kemampuan pasar dan merumuskan langkah tindak lanjut pengadaan di Kementerian/Lembaga (K/L). Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap belanja pemerintah bermanfaat bagi masyarakat. 

"Kita ingin setiap rupiah belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan transaksi, tetapi juga menggerakkan produksi, membuka kesempatan kerja, memperkuat industri nasional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Oktober 2026.

Langkah ini dilakukan LKPP dengan menggelar Business Matching LKPP 2026 pada 14-15 Oktober 2026 di Jakarta. Kegiatan ini mengangkat tema "Pengadaan Berdampak, Ekonomi Bergerak".

Sarah mengatakan, LKPP mencatat nilai belanja pengadaan pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp929,4 triliun atau setara 30 persen dari total APBN. Dengan nilai
transaksi Produk Dalam Negeri hingga Selasa, 13 Oktober 2026 mencapai sekitar Rp389,2 triliun atau 91,3 persen dari total transaksi penyedia.

"Kita harus memastikan belanja pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang tepat mutu, tepat waktu, efisien, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional," ujar Sarah. 

Oleh karena itu, kata Sarah, setiap keputusan pengadaan harus mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus. Yakni memenuhi kebutuhan pemerintah dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. 

Pembukaan forum Business Matching LKPP 2026 pada 14-15 Oktober 2026 di Jakarta. Foto: Istimewa.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sektor strategis yang harus dijalankan dengan tata kelola yang
baik, berpegang pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah disebut akan mempercepat penyusunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa, seiring rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengadaan Pemerintah.

"Dengan transparansi, akuntabel, dan integritas, maka perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif ini bisa dihindari," ujar Edward.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, menambahkan belanja pengadaan pemerintah, meski hanya 13 hingga 16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), mampu menentukan arah pembangunan bangsa. Maka itu, kata Hanif, pengadaan kini diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan, termasuk di kawasan swasembada pangan, energi, dan air di empat provinsi. 

Swasembada baru tercapai pada beras dan jagung, sementara kebutuhan gula dan susu masih bergantung pada impor. Karena itu, Hanif meminta pelaku usaha ikut mengisi kebutuhan tersebut dengan tata kelola yang baik.

"Tidak ada niat baik yang boleh dilakukan dengan sembrono, dengan persepsi sendiri. Kita memiliki tata kelola yang sangat jelas," kata Hanif.

Business Matching LKPP 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Selain pembukaan, kegiatan ini dilengkapi booth kementerian, workshop peluang pengadaan, dan booth UMKM sebagai ruang bagi pelaku usaha untuk memahami kebutuhan pengadaan pemerintah, membangun relasi, dan menjajaki peluang bisnis baru.