Pemerintah 'Pelototi' Operasional 8.000 Koperasi Merah Putih Mulai Besok

Jakarta: Pemerintah mulai memantau sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala operasional dan mempercepat penanganan masalah di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemantauan tahap pertama direncanakan berlangsung selama delapan hari. Pemerintah akan mengecek kondisi koperasi, termasuk ketersediaan barang dan berbagai kebutuhan untuk mendukung kegiatan usaha.

"Besok tanggal 15 akan ada monitoring serentak," kata Zulhas seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP yang dihadiri sejumlah pejabat kementerian, lembaga, dan BUMN, dikutip dari Antara, Rabu, 14 Oktober 2026.

Ia menjelaskan pemantauan bertujuan mengetahui kondisi aktual koperasi sekaligus mengidentifikasi hambatan yang membutuhkan penanganan. "Monitoring itu untuk memastikan (contoh, seperti barang) ini sudah ada belum? Kalau belum ada, kenapa? (Jadi, terkait) masalahnya," ujar dia.
 

 

Libatkan kementerian dan pemda

Pemerintah telah membagi tugas kunjungan kepada perwakilan kementerian dan para wakil menteri. Pemantauan di daerah juga melibatkan panglima komando daerah militer (pangdam), gubernur, dan bupati.

Zulhas menyebut lebih dari 100 KDKMP dijadwalkan dikunjungi pada hari pertama pemantauan. "Yang akan berkunjung besok itu seluruh kementerian, wakil menteri, kita udah bagi tugas ya. Besok itu yang hadir di rapat di sini ada 100 (KDKMP) lebih akan dikunjungi, besok," tambah dia.

Pelibatan berbagai pihak diharapkan mempercepat koordinasi apabila ditemukan kendala yang membutuhkan intervensi instansi terkait. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kelancaran pasokan barang, termasuk pupuk.

"Agar memastikan koperasi ini bisa berjalan. Karena pasti akan banyak masalah. Akan ada banyak yang yang perlu bantuan semua pihak. Kenapa ini misalnya pupuknya belum sampai? Nah misalnya, itu nanti akan dibantu oleh para bupati, ya, gubernur, semua akan membantu ini agar ini bisa berjalan dengan baik," ucap Zulhas.

Ia menambahkan, persoalan yang ditemukan selama pemantauan dapat langsung disampaikan kepada pihak terkait. Penanganannya akan bergantung pada pejabat yang melakukan kunjungan dan kewenangan instansi yang dibutuhkan. "Bisa langsung telepon, bisa saja. Tergantung yang datang," ungkap dia.

(Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Foto: Antara)

 

Posko Pemantauan disiagakan 24 jam

Untuk mengawal pelaksanaan pemantauan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah membentuk posko yang akan memantau perkembangan KDKMP selama satu bulan. Posko tersebut juga bertugas mencatat persoalan yang belum terselesaikan dan meneruskannya kepada pejabat terkait.

Staf posko akan bersiaga selama 24 jam untuk memantau perkembangan di daerah. Zulhas mengatakan dirinya akan menerima laporan setiap sore dan turun tangan jika terdapat kendala yang belum dapat diselesaikan. "Saya tiap sore akan dapat laporan, yang enggak bisa ditembus, saya akan turun tangan," tutur dia.

Menurut Zulhas, pengawalan diperlukan karena operasional KDKMP melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, BUMN, pemerintah daerah, hingga camat, kepala desa, dan pengurus koperasi.

Zulhas menilai KDKMP masih membutuhkan penguatan dan pendampingan usaha secara bertahap agar dapat beroperasi secara mandiri. Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun. "Kalau dua tahun sudah bagus, tentu dia akan berjalan dengan sendirinya," kata dia.

Melalui pemantauan dan pendampingan tersebut, pemerintah berupaya mengidentifikasi hambatan operasional sekaligus mengoordinasikan penyelesaiannya agar kegiatan usaha koperasi dapat berjalan lebih baik.