Polisi Kawal 77 Kegiatan di Jakarta, Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan Situasional

Jakarta: Personel gabungan Polri, TNI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan Pamdal mengawal puluhan kegiatan masyarakat di wilayah Ibu Kota hari ini, 28 Oktober 2026. Kegiatan itu terdiri atas puluhan aksi penyampaian aspirasi dan kegiatan masyarakat lainnya.

“Ada beberapa aktivitas masyarakat lainnya pada hari ini, ada 77 kegiatan, 53 aksi penyampaian aspirasi, dan 24 kegiatan masyarakat lainnya di wilayah DKI. Ini harus butuh pengawalan, butuh penjagaan kegiatan itu berjalan dengan baik,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Budi menjelaskan kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sejumlah titik krusial. Di antaranya Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Silang Selatan Monas, dan Tugu Tani.

“Serta beberapa titik lainnya. Pengaturan rekayasa lalu lintas akan diatur secara situasional,” kata Budi.

Budi meminta maaf kepada masyarakat apabila mobilitas terganggu akibat rekayasa jalan. Menurut Budi, pengaturan dilakukan untuk kelancaran kegiatan masyarakat, termasuk aksi penyampaian aspirasi.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam aktivitas sedikit terganggu karena arus lalu lintas, pengaturan rekayasa lalu lintas, dan lain-lain,” ucap Budi.

Budi menegaskan keselamatan peserta aksi dan seluruh masyarakat menjadi prioritas utama. Ia juga menyampaikan aparat gabungan disiagakan penuh merespons segala situasi.

“Keselamatan peserta aksi penyampaian aspirasi dan keselamatan dari seluruh masyarakat yang memiliki aktivitas menjadi prioritas utama petugas,” ujar Budi.


Ilustrasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta. Foto: dok. Antara. 

Budi menambahkan personel TNI, Polri, Pemprov DKI, dan Pamdal siap dalam situasi apapun. Menurut Budi, perlindungan warga dan fasilitas umum menjadi tanggung jawab bersama.

“Personel TNI, Polri, Pemprov DKI, dan Pamdal siap dalam situasi apapun. Prioritas utama keselamatan warga masyarakat dan fasilitas umum menjadi tanggung jawab bersama,” kata Budi.