Tanggap Darurat Tanah Bergerak Ditetapkan, Ratusan Warga Purwakarta Terpaksa Direlokasi

Purwakarta: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta resmi menetapkan status tanggap darurat bencana pergerakan tanah yang melanda Kampung Pasirmunjul, Desa Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Hasil kajian ahli geologi, BPBD, dan sejumlah instansi terkait menyatakan wilayah terdampak tak lagi layak huni.

Pergerakan tanah yang terjadi sejak sepekan terakhir menyebabkan puluhan rumah rusak. Bahkan, beberapa di antaranya ambruk. Bencana geologi ini menimpa satu rukun warga (RW) yang mencakup satu kampung penuh.

Setidaknya, pihak berwenang mencatat 78 rumah rusak berat, sedang, hingga ringan. Sebanyak 249 jiwa dari 81 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke balai desa, GOR, rumah tetangga, atau kediaman sanak keluarga.

Menurut para ahli, struktur geologi di wilayah tersebut terdiri dari material vulkanik tua di bagian atas, dan lapisan kedap air yang licin di bawahnya, sehingga sangat rentan bergeser saat hujan turun.

“Karena tanah itu kemungkinan besar akan terus bergerak, satu RT itu kita putuskan untuk direlokasi,” ujar Bupati Purwakarta, Saipul Bahri, dalam wawancara langsung dikutip dalam program Newsline, Metro TV, Selasa, 17 Juni 2025.
 

Baca:  250 Warga Purwakarta Mengungsi Akibat Pergerakan Tanah

Meski pergerakan tanah saat ini mulai melambat, potensi longsor susulan tetap tinggi. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta BPBD telah menyimpulkan bahwa relokasi permanen adalah satu-satunya solusi jangka panjang.

Pemda Purwakarta kini tengah mempersiapkan proses relokasi warga secara teknis dan nonteknis. Beberapa lahan alternatif telah dipertimbangkan, baik milik pemerintah daerah maupun lahan milik PTPN yang lokasinya relatif lebih dekat dengan pemukiman warga terdampak.

“Hari ini kami mulai bersurat ke PTPN. Kita sedang kaji mana lokasi yang paling tepat dan tidak terlalu jauh dari sumber penghidupan warga,” ungkap Bupati Saipul.

Sementara itu, untuk kebutuhan jangka pendek, warga terdampak terus menerima bantuan logistik dan pelayanan kesehatan dari pemerintah setempat. Pemda juga telah menjalin koordinasi dengan BNPB untuk menyiapkan hunian sementara, jika rumah keluarga dan tetangga tidak dapat menampung seluruh pengungsi.

“Sejak awal kejadian, kami sudah suplai kebutuhan pokok, mulai dari alat mandi, sembako, hingga pakaian. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan warga,” tambahnya.

Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar hukum dalam penanganan lanjutan, termasuk pemindahan warga, perlindungan lingkungan sekitar, hingga pemulihan pascabencana.

(Calista Vanis)