Satu Koperasi Merah Putih Punya Tujuh Unit Usaha

Yogyakarta: Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk di berbagai daerah akan memiliki sejumlah cabang usaha. Setiap satu koperasi disebut akan memiliki setidaknya tujuh unit usaha.

"Ini konsepnya memang ada tujuh layanan, ada gerai sembako, apotek desa, klinik desa, unit simpan pijam, gudang, sarana transportasi, dan kantor koperasi. Memang itu yang diperintahkan melalui Inpres untuk pembentukan Kopdes klinik," kata Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu, 15 Juni 2025. 
 

Baca: Menkop Budi Arie: 18 Kementerian/Lembaga Terlibat Kelola Koperasi

Budi mengatakan unit-unit usaha tersebut apabila sudah berjalan maka bisa dilanjutkan mengembangkan unit usaha lain, seperti toko perlengkapan hewan (petshop). Budi Arie membawa rasa optimis itu untuk Koperasi Desa Merah Putih tidak sekadar dibentuk dan mati suri setelahnya. 

"Enggak ada (Kopdes) mati suri. Kami harus optimis. Musuhnya, Kopdes ini hanya satu, ketakutan, kecurigaan, keragu-raguan. Optimis, Kopdes ini pasti berhasil karena menyangkut hajat hidup orang banyak," jelasnya.

Ia mengatakan telah mengecek lokasi-lokasi pembentukan koperasi di sejumlah lokasi, termasuk kabupaten-kabupaten di DIY. Budi Arie berujar, dari seluruh target 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia, saat ini sudah 79.882 Kopdes yang terbentuk. 

Saat ini ia menyatakan pembentukan koperasi tinggal tiga provinsi yang belum, yakni di Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Jika tiga provinsi itu telah dibentuk koperasi tersebut, malqm telah mencapai 100 persen. 

Pihaknya akan melihat kondisi perputaran uang koperasi-koperasi yang dibentuk. Ia menyatakan keberadaan koperasi bisa menggerakkan ekonomi desa karena menjadi pusat kegiatan ekonomi atau pusat distribusi dan produksi ekonomi desa. 

"Jumlahnya (potensi) sangat besar. Segera kami hitung nanti (perputaran uangnya). Karena apa? Ekonomi rakyat yang bergerak, gitu loh. Karena tujuan kita bernegara ini sesuai amanat pembukaan dasar Undang-Undang 45 itu adil dan makmur bukan makmur dan adil. Jadi keadilan dulu baru kemakmuran, tidak mungkin kemakmuran bisa diwujudkan tanpa keadilan," ujarnya.