Efisiensi Anggaran, Pemerintah Bisa Mulai dengan Perampingan Kabinet Gemuk

Jakarta: Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili RomlI menuturkan bahwa pemerintah bisa memulai melakukan efisiensi anggaran dengan perampingan kabinet. Lili mencontohkan jika melihat beberapa negara lain, efisiensi dimulai dari struktur kabinet dan struktur kementerian atau birokrasi. 

“Kalau kabinetnya gemuk, apalagi ada wamen dan staf khusus, ditambah lagi tenaga ahli, publik jadi bingung. Katanya efisiensi tapi orang di dalamnya banyak,” ungkap Lili kepada Media Indonesia, Selasa, 18 Februari 2025. 

Lili mengatakan, dalam kabinet yang gemuk otomatis birokrasinya juga gemuk. Ia mengungkapkan, ada ratusan penjabat di eselon I, eselon II, hingga eselon III yang semuanya mendapat gaji. 

Lili membeberkan adanya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja bisa dipangkas jika pemerintah serius ingin efisiensi anggaran. Belum lagi ditambah dengan fasilitas mobil dan sopir untuk eselon satu dan dua. 
 

Baca juga:  Efisiensi Anggaran Pemerintah Dinilai Jadi Win-Win Solution

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran. Totalnya mencapai Rp750 triliun.

Pada tahap pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.

Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan dilakukan melalui dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp300 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.

"Dividen dari BUMN Rp300 triliun, Rp100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp750 triliun. (USD) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, enggak apa-apa," kata Prabowo.