Ilustrasi perumahan. Foto: dok PPDPP.
Ade Hapsari Lestarini • 18 August 2025 14:55
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program 3 Juta Rumah di 2026 sebesar Rp57,7 triliun untuk 770 ribu rumah.
Alokasi anggaran ini dikucurkan dalam bentuk:
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP mencapai Rp33,5 triliun.
- Blending dengan Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp6,6 triliun untuk membiayai pembelian rumah masyarakat berpendapatan rendah (MBR).
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga diberikan SBK (subsidi kredit perumahan) dan SBUM (subsidi bantuan uang muka) sebesar Rp5,6 triliun.
Ilustrasi perumahan. Foto: dok Kementerian Perumahan.
"Selanjutnya dikucurkan melalui BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), program Kementerian Perumahan untuk memberikan langsung bagi rumah yang akan di-
upgrade, terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya," jelas Sri Mulyani, saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 yang dipantau daring, dikutip Senin, 18 Agustus 2025.
Sri Mulyani menambahkan, target dari program BSPS yakni 373.939 rumah dengan anggaran yang naik cukup tajam menjadi Rp8,6 triliun di 2026 dari sebelumnya Rp1,4 triliun. Selain itu, untuk KUR Kontraktor untuk UMKM bisa mendapatkan akses hingga Rp20 miliar per kontraktor perumahan. Menurut Menkeu, untuk aturan ini sudah dikeluarkan PMK-nya.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal dalam
program 3 juta rumah ini. Insentif ini diberikan untuk 40 ribu unit rumah-rumah komersial sampai dengan Rp2 miliar. "Insentif ini untuk menstimulasi demand side maupun dari sisi suplai atau produksi dan konstruksi rumahnya," kata Menkeu.
Sri Mulyani mengatakan ada empat program prioritas perumahan pada 2026:
- Penyediaan hunian yang sehat, aman, dan nyaman.
- Dukungan perbankan dan dunia usaha.
- Kepemilikan rumah MBR yang layak dan terjangkau.
- Ekosistem perumahan yang selaras antara supply dan demand.