Strategi Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas

Jakarta: Pemerintah mengungkapkan strategi pemerintah agar sektor usaha ultramikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya menciptakan ekosistem yang sehat.

Hal ini disampaikan Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, M Riza Damanik, dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk “Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan” di Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025. Menurut dia, pendekatan parsial pada pemberdayaan UMKM tidak membawa dampak maksimum.

“Jika pendekatannya parsial, hanya pembiayaan atau pelatihan saja, itu kurang tepat. Terbatas pada pemasaran atau modal saja juga tidak pas,” ujar Riza dalam keterangannya, dilansir pada Jumat, 25 Juli 2025.

Cara lain yang dilakukan pemerintah dalam mendukung UMKM adalah memudahkan perizinan. Perizinan ini penting untuk memperkuat pemasaran, mengurus sertifikasi, hingga mendapatkan fasilitas permodalan.

Menurut Riza, hingga kuartal II/2025 sudah diterbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian, total akumulasi penerbitan NIB dari 2021 sampai saat ini sudah mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72% dari target RPJMN 2025-2029.

“PT PNM (Permodalan Nasional Madani) mendukung percepatan NIB. Hingga kini total jadi 12,98 juta pelaku usaha yang sudah mendapatkan NIB. Dengan NIB maka UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal, termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis, mendapatkan akses pembiayaan, dan seterusnya,” ujar dia.

PT PNM, perusahaan pembiayaan milik negara, sudah memfasilitas penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah. Bagi PNM, fasilitas ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro.

Selain itu, Riza menuturkan UMKM membutuhkan sertifikat standar nasional Indonesia (SNI). Dia mengungkap mayoritas UMKM Indonesia masih sulit mendapatkan sertifikat ini.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyoroti banyaknya sertifikat perizinan usaha yang harus dikantongi para pelaku mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia menilai semestinya pemerintah mempermudah dan menyederhanakan sertifikat perizinan agar tidak mempersulit pengusaha UMKM.

“Izin, habis itu izin halal, habis itu izin lagi. Ternyata izinnya banyak banget sertifikatnya. Menurut saya, kenapa enggak UMKM itu apa saja yang dibutuhkan, yang ngurus satu saja,” kata Aviliani.

Pemerintah menurut dia memiliki opsi mempermudah birokrasi perizinan usaha UMKM menjadi lebih efisien. “Jadi menurut saya, kita itu 'kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah itu' jangan dilakukan lagi. Harus dibalik,” tutur dia.

Terlebih lagi, kata Aviliani, perizinan sertifikasi ini justru tak sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar semua hal dipercepat.

“Jadi mungkin ini juga perlu, karena kalau Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) itu keinginannya cepat-cepat, tapi ternyata dalam proses perizinan juga enggak segampang itu. Jadi ini saya rasanya juga satu masukan yang sudah dilakukan,” ujar dia.

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ismed Saputra, menargetkan penyaluran pembiayaan ultra mikro atau UMi pada 1,47 juta debitur sebesar Rp9,4 triliun. Dari target tersebut pada semester I/2025, total penyaluran pembiayaan ultra mikro telah mencapai Rp3,79 triliun dengan total debitur sebanyak 745.653 orang, atau 50,7% dari target 2025.

PT PNM juga menjadi salah satu mitra yang bisa menyalurkan langsung pada debitur. Pada Oktober 2024, PT PNM dan PIP menandatangani perjanjian pembiayaan ultramikro dengan plafon Rp2,5 triliun.

“Sampai akhir tahun sebenarnya sudah ada pipeline-nya. Pencairan ini kan tidak sekaligus. Misalnya dengan penyalur PNM, bulan kemarin Rp2 triliun. Itu kan cairnya misal 40% tahap pertama, kemudian 40% tahap kedua, lalu ada tahap ketiga," ujar Ismed.

Rekayasa Sosial

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan satu kunci pemberdayaan pengusaha ultramikro yang dilakukannya adalah rekayasa sosial. Yaitu, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar menyediakan akses permodalan.

Rekayasa sosial ini, menurut Arief, penting karena alam pikir masyarakat, terutama di pedesaan, perlu didukung untuk agar lebih percaya diri berani mengambil keputusan menjadi pengusaha, termasuk menghadapi risikonya.

“Rekayasa sosial untuk pemberdayaan semacam ini ada di kelompok nasabah. Saat ini ada sekitar 920.000 kelompok nasabah PNM Mekaar. Nasabah yang kami biayai ada yang belum pernah sekalipun menjalani usaha,” ujar dia.

PNM Mekaar, produk dari PNM untuk kaum perempuan pengusaha ultramikro kini sudah melayani 22,4 juta nasabah. Produk pembiayaan ini, menurut Arief, sejak awal ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, sasarannya adalah masyarakat prasejahtera dan rentan sejahtera.

Dengan kelompok-kelompok nasabah sebagai basis aktivitas, PNM melakukan berbagai aktivitas untuk menyalurkan pembiayaan sekaligus memberdayakan masyarakat.

“Kami coba upayakan multiaktivitas. Kami dorong aktivitas literasi, inklusi sekaligus pemberdayaan. Karena ini menyasar segmen itu,” ujar dia.

Saat ini PNM mempunyai 46 bank sebagai debitur dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan menghimpun dari pasar modal dan bond. Terakhir, PNM menerbitkan “Orange bond” sebuah instrumen investasi untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan.

“Kita harus naik kelas, kami punya obligasi moral untuk memastikan mereka sustain dalam usaha,” ujar Arief.