Aktivitas di area kampus Universitas Harvard di Amerika Serikat. (Anadolu Agency)
Muhammad Reyhansyah • 1 October 2025 11:00
Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Selasa, 30 September, bahwa kesepakatan untuk mengakhiri kebuntuan dengan Universitas Harvard perihal pembekuan dana federal senilai miliaran dolar hampir selesai.
“Kami sudah sangat dekat. Linda sedang menyelesaikan detail terakhir. Mereka akan membayar sekitar 500 juta dolar dan mengoperasikan sekolah kejuruan, mengajarkan kecerdasan buatan, mesin, dan banyak hal lainnya,” ujar Trump, merujuk pada Menteri Pendidikan Linda McMahon, seperti dikutip Anadolu Agency, Rabu, 1 Oktober 2025.
Trump menambahkan, kesepakatan itu akan membentuk jaringan sekolah kejuruan yang dijalankan Harvard. Ia menyebut penyelesaian tersebut akan menutup masalah antara pemerintahannya dan universitas tersebut. “Dosa mereka diampuni,” katanya.
Sehari sebelumnya, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) mengumumkan bahwa Harvard dirujuk ke unit internal yang menangani kasus penangguhan dan pembatalan kontrak, terkait dugaan kelalaian dalam menangani antisemitisme.
Jika diberlakukan, keputusan itu dapat memutus akses Harvard terhadap ratusan juta dolar hibah penelitian tahunan dari pemerintah federal.
HHS sebelumnya menuduh Harvard melakukan diskriminasi dan gagal menindaklanjuti insiden antisemitisme, tuduhan yang dibantah pihak universitas.
Pada Juni, Kantor Hak Sipil HHS (OCR) menyatakan Harvard bersikap “sengaja abai” terhadap perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswa Yahudi dan Israel. Awal bulan ini, seorang hakim federal memutuskan pemerintahan Trump bertindak melawan hukum dengan membekukan dana hibah multiyears Harvard.
Meski begitu, OCR tetap merujuk kasus ini ke Program Penangguhan dan Pembatalan HHS, yang akan memutuskan apakah Harvard kehilangan akses ke dana dan kontrak federal, serta untuk berapa lama. Universitas memiliki waktu 20 hari untuk meminta sidang.
“OCR merujuk Harvard ke proses administratif formal untuk melindungi investasi pembayar pajak dan kepentingan publik,” kata Direktur OCR Paula M. Stannard.
Baca juga: Hakim AS Batalkan Perintah Trump untuk Potong Dana Riset Harvard