Pedagang Eceran Disebut Bagian Shadow Economy, Ini Arti dan Dampaknya ke Perekonomian

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti keberadaan shadow economy (ekonomi bayangan) yang dinilai menggerus potensi penerimaan negara.

Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Sri Mulyani secara tegas menyebut sektor-sektor dengan aktivitas ekonomi tersembunyi seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan sebagai target pengawasan pajak ke depan.

"Ke depan, pemerintah akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas shadow economy yang tinggi seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan," tulis Sri Mulyani dalam dokumen RAPBN 2026, dikutip Selasa, 19 Agustus 2025.

Lantas apa itu ekonomi banyangan dan kenapa pemerintah menargetkan pajak usaha-usaha tersebut? Berikut penjelasan tentang apa itu shadow economy serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.
 

Apa Itu Shadow Economy?

Shadow economy yang juga dikenal dengan istilah underground economy, informal economy, atau parallel economy merujuk pada seluruh aktivitas ekonomi yang secara legal menghasilkan barang dan jasa, tetapi secara sengaja tidak dilaporkan kepada otoritas publik guna menghindari kewajiban seperti pajak, kontribusi sosial, atau persyaratan administratif lainnya.

Definisi ini dikemukakan oleh Leandro Medina dan Friedrich Schneider dalam publikasi oleh International Monetary Fund (IMF) tahun 2018. Shadow economy tidak hanya meliputi kegiatan ilegal, tetapi juga kegiatan legal yang tidak terpantau pengawasan fiskal.

Schneider dan Enste dalam publikasi di IMF tahun 2002 menekankan bahwa ekonomi bayangan dapat terjadi melalui transaksi tunai maupun barter, baik dalam aktivitas ilegal seperti perdagangan barang curian, narkoba, prostitusi, perjudian, penyelundupan, dan penipuan; maupun aktivitas nonmoneter seperti barter narkotika atau pencurian untuk konsumsi pribadi. 

Di sisi lain, aktivitas legal yang tidak dilaporkan juga termasuk dalam ekonomi bayangan, seperti penghasilan dari pekerjaan mandiri yang tidak tercatat, sebagian gaji atau tunjangan yang disembunyikan, pertukaran barang dan jasa legal yang tidak dibukukan, hingga pekerjaan rumah tanggayang luput dari pencatatan resmi.
 

Baca Juga: Sri Mulyani Bidik Pajak dari Pedagang Eceran, Pedagang Emas, hingga Perikanan

 

Dampak Buruk Shadow Economy untuk Perekonomian

Keberadaan shadow economy tidak hanya menyebabkan kebocoran penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan berbagai distorsi terhadap indikator dan kinerja ekonomi nasional. Merujuk kajian Schneider dan Enste, berikut sejumlah dampak negatif yang ditimbulkan:

• Melemahkan layanan publik.
  Transaksi yang berlangsung di luar sektor resmi menyebabkan penerimaan negara menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Hal ini menghambat kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik.
  
  Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah kerap menaikkan tarif pajak, yang justru dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha dan pekerja masuk ke ekonomi bayangan. Siklus ini memperburuk kualitas layanan publik dan memperbesar ketimpangan fiskal.

• Menurunkan kualitas data ekonomi resmi.
  Perkembangan ekonomi bayangan dapat menyebabkan indikator ekonomi resmi menjadi bias:

  • Indikator moneter: Transaksi ekonomi bayangan cenderung berbasis tunai, sehingga meningkatkan permintaan uang kartal secara tidak proporsional.

  • Partisipasi tenaga kerja: Banyaknya pekerja yang berpindah ke sektor tersembunyi menurunkan angka partisipasi tenaga kerja dan jam kerja di sektor resmi.

  • Statistik output: Ketika input produksi—terutama tenaga kerja—berpindah ke ekonomi bayangan, maka pertumbuhan yang tercatat secara resmi cenderung menurun.

• Menghambat pertumbuhan ekonomi.
  Sejumlah studi menyebut bahwa keberadaan shadow economy dapat mengurangi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika ekonomi bayangan menyusut, penerimaan negara meningkat, sehingga belanja pemerintah untuk infrastruktur dan layanan publik dapat diperluas.
  
  Ini mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, dominasi sektor informal yang tidak efisien akan menghambat daya saing dan efisiensi ekonomi nasional secara keseluruhan.

Penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan agar aktivitas ekonomi berjalan transparan dan sesuai regulasi.

Dengan menekan skala shadow economy, tidak hanya potensi penerimaan negara yang meningkat, tetapi juga kualitas layanan publik, akurasi data ekonomi, dan prospek pertumbuhan jangka panjang dapat terjaga secara berkelanjutan.