Bisakah QRIS Depak Kedigdayaan Visa dan Mastercard?

Jakarta: Indonesia tengah gencar mendorong perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan tujuan mencapai kedaulatan ekonomi dan memiliki sistem keuangan sendiri.

Diluncurkan pada April 2019, QRIS menjadi inovasi pionir yang memudahkan pembayaran digital bagi masyarakat Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Sebelumnya, masyarakat harus menggesek kartu yang disediakan oleh Visa atau Mastercard dalam setiap transaksi digital. Namun kini, mereka cukup memindai kode QR yang disediakan oleh tenant. Untuk setiap transaksi, mereka hanya perlu satu kode untuk semua platform dan bank yang paling banyak digunakan di Indonesia.

Saat ini, QRIS lintas negara telah tersedia untuk transaksi di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Bank Indonesia (BI) baru-baru ini mengumumkan mulai 17 Agustus 2025, sistem pembayaran digital tersebut akan dapat digunakan oleh warga negara Indonesia di Jepang dan Tiongkok.

Pemerintah Indonesia telah menyepakati sejumlah langkah teknis hingga tahap uji coba dan merampungkan pengaturan bisnis, teknis, dan operasional dengan otoritas sistem pembayaran kedua negara. "Mudah-mudahan, kalau tidak ada kendala, uji coba penggunaan QRIS bisa kita mulai pada 17 Agustus," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, dilansir Xinhua, Jumat, 4 Juli 2025.

 

Baca juga: Simak Awal Mula dan Sosok Penting di Balik Pembuatan QRIS

 

Indonesia menjajaki ekspansi QRIS ke India, Korsel, dan Arab Saudi

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia juga tengah menjajaki potensi ekspansi ke India. Pembahasan teknis dengan otoritas India masih terus berlangsung. Begitu pula dengan Korea Selatan, Indonesia masih dalam proses kajian dan merampungkan kerja sama di tingkat industri.

Indonesia juga tengah membahas implementasi QRIS dengan Otoritas Moneter Arab Saudi agar bisa digunakan di negara Timur Tengah tersebut. Di tengah kekhawatiran maraknya proteksionisme di dunia, sistem QRIS kini menjadi salah satu sistem terpenting dalam mendukung posisi Indonesia dalam perdagangan global.

Selama kuartal pertama 2025, volume transaksi menggunakan QRIS melonjak 169 persen secara tahunan, disumbangkan oleh peningkatan berkelanjutan dalam jumlah pengguna dan pedagang, menurut laporan BI.


Ilustrasi pengguna QRIS. Foto: dok MI/Susanto.

Pada kuartal pertama tahun ini, PT Bank Central Asia (BCA) mencatat pertumbuhan tahunan dalam frekuensi transaksi sebesar 117 persen dan nilai transaksi sebesar 135 persen. Selama periode yang sama, PT Bank Mandiri membukukan pertumbuhan tajam dalam layanan QRIS lintas negara, dengan total frekuensi dan volume transaksi tumbuh 3,8 kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Namun, pada April, pemerintah AS menyoroti kekhawatiran mengenai QRIS. Dalam dokumen Hambatan Perdagangan Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat, negara tersebut mencatat perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank.

Selama proses pembuatan kebijakan kode QR, pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang sifat perubahan potensial atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi paling lancar dengan sistem pembayaran yang ada.
 

Baca juga: Menanti QRIS Indonesia 'Merajalela' di Seluruh Dunia

 

QRIS membangun ekosistem pembayaran domestik yang lebih mandiri

Pakar ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Aknolt Kristian Pakpahan, mengatakan QRIS pada dasarnya dirancang untuk membangun ekosistem pembayaran domestik yang lebih mandiri, sehingga Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada layanan pembayaran asing seperti Mastercard dan Visa.

Keberadaan QRIS, katanya, merupakan bagian dari implementasi kepentingan nasional yang lebih luas, termasuk menjaga kedaulatan digital.

"QRIS menjadi alternatif yang memudahkan transaksi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak memiliki kartu kredit internasional. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan lalu lintas transaksi keuangan di Tanah Air secara lebih akurat. Sistem ini merupakan wujud nyata kedaulatan sistem pembayaran Indonesia," jelas dia.