Israel Lakukan Genosida Terkejam dalam Sejarah Modern

Jenewa: Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, menuduh Israel bertanggung jawab atas "salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern". 

Dalam laporannya yang disampaikan pada Kamis, 3 Juli 2025 di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ia menyerukan embargo senjata penuh terhadap Israel, pemutusan hubungan dagang dan investasi global, serta akuntabilitas terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam “ekonomi pendudukan”.
 

Baca: PBB Ungkap 48 Perusahaan Terlibat Genosida Israel di Palestina.

“Situasi di wilayah Palestina yang diduduki bersifat apokaliptik,” ujar Albanese.

“Di Gaza, rakyat Palestina menderita di luar batas imajinasi. Israel bertanggung jawab atas salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern,” imbuh Albanese.

Dikutip dari Anadolu, Jumat, 4 Juli 2025, Albanese mengungkapkan bahwa lebih dari 200.000 warga Palestina telah terbunuh atau terluka, meskipun jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi oleh para ahli kesehatan. Ia juga mengecam Gaza Humanitarian Foundation (GHF), mekanisme bantuan alternatif yang dibentuk Israel sebagai “jebakan maut” yang menyebabkan ratusan kematian saat proses distribusi bantuan berlangsung.

Laporan itu menyoroti penggunaan Gaza sebagai tempat uji coba senjata baru oleh Israel, termasuk drone mematikan, sistem radar, dan teknologi pengawasan canggih.

“Selama 20 bulan terakhir, perusahaan senjata meraup keuntungan besar dengan memasok senjata mutakhir kepada Israel,” kata Albanese. Ia mencatat bahwa 85.000 ton bahan peledak, enam kali lipat kekuatan bom Hiroshima  telah dijatuhkan di Gaza.

Bursa Saham Tel Aviv pun disebut melonjak 213% sejak Oktober 2023, menciptakan ketimpangan mencolok yang ia gambarkan sebagai: “Satu bangsa diperkaya, satu bangsa dihapuskan.”

Korporasi global disebut rerlibat

Albanese menyebut 48 entitas global yang dianggap terlibat dalam menopang ekonomi pendudukan, termasuk Amazon, Microsoft, BNP Paribas, Booking, dan HD Hyundai.

“Senjata dan sistem data digunakan untuk menindas dan mengawasi rakyat Palestina,” tegasnya. Ia menyebut sektor keuangan, energi, pariwisata, dan akademik turut menyumbang pada keberlanjutan sistem ini.

Albanese mengatakan bahwa ia telah memberi pemberitahuan resmi kepada semua perusahaan yang disebut, dan dari 48, hanya 18 yang merespons, sebagian besar menolak keterlibatan mereka.

“Beberapa perusahaan tidak memahami hukum internasional. Mereka mengira hukum itu untuk mencari pembenaran,” katanya dalam jumpa pers di Jenewa.

Seruan embargo

Merujuk hukum internasional, Albanese menegaskan bahwa bahkan keterlibatan minimal dalam sistem ini membawa tanggung jawab hukum yang nyata.

“Setiap negara dan entitas korporat memiliki tanggung jawab prima facie untuk sepenuhnya menjauh atau menghentikan hubungan dengan ekonomi pendudukan ini,” tegasnya.

Ia menyerukan kepada negara anggota PBB untuk memberlakukan embargo senjata penuh terhadap Israel, menghentikan seluruh bentuk kerja sama ekonomi, dan menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan potensi kejahatan perang.

“Penjelasan seperti ketidaktahuan atau ideologi tidak lagi cukup,” kata Albanese. “Dalam menghadapi genosida yang begitu nyata dan dilihat langsung oleh dunia, dunia tidak bisa terus diam.”

Sebagai penutup, ia mengajak masyarakat sipil untuk bertindak. “Serikat pekerja, kelompok hukum, organisasi masyarakat sipil, dan warga biasa harus mendorong perubahan perilaku bisnis dan pemerintahan melalui boikot, divestasi, sanksi, dan mekanisme akuntabilitas.”

(Muhammad Reyhansyah)