Longsor di Bantargebang, Pemprov Jakarta Diminta Tangani Sampah dari Hulu

Jakarta: Insiden longsor sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargenang yang menelan korban jiwa menjadi peringatan bagi tata kelola sampah Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera membenahi sistem pengelolaan sampah secara serius, terutama dengan memperkuat penanganan dari hulu.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, mengatakan selama ini pengelolaan sampah Jakarta masih terlalu bertumpu pada penanganan di hilir, khususnya di Bantargebang. Padahal tanpa perubahan pola pengelolaan dari sumbernya, tekanan terhadap fasilitas pembuangan akan terus meningkat.

“Tragedi lagi-lagi terjadi, Persoalan  sampah tidak bisa terus diselesaikan di ujungnya. Pengelolaan sudah harus dimulai sejak dari rumah tangga melalui pemilahan dari sumbernya,” ujar Nabilah dalam keterangannya, Senin, 9 Maret 2026.

Dia meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memperkuat program pemilahan sampah dari rumah, serta memaksimalkan pemberdayaan bank sampah di tingkat lingkungan. Menurut dia, bank sampah seharusnya tidak sekadar menjadi program administratif, melainkan bagian dari sistem ekonomi sirkular yang berjalan di masyarakat.

“Bank sampah harus diberdayakan secara maksimal. Jika dikelola serius, ini bisa mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir secara signifikan,” kata dia.
 

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi. Dok. Istimewa

Nabilah menilai Jakarta juga perlu mulai menyiapkan teknologi pengolahan atau pemusnahan sampah yang ramah lingkungan di tingkat wilayah. Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada Bantargebang yang selama ini menanggung hampir seluruh beban sampah ibu kota.

“Jakarta tidak bisa terus bergantung pada satu lokasi pembuangan. Harus ada solusi pengolahan di setiap wilayah agar beban tidak menumpuk di Bantargebang,” ujar dia.

Menurut dia, optimalisasi pengelolaan sampah berbasis wilayah juga perlu diperjelas agar tanggung jawab penanganan tidak terpusat pada satu titik. Tanpa pembenahan menyeluruh, target menjadikan Jakarta sebagai kota global berpotensi terhambat persoalan lingkungan yang tak kunjung selesai.

“Kalau kita ingin menuju Jakarta sebagai kota global, maka tata kelola sampah harus modern, terintegrasi, dan dimulai dari hulu. Ini pekerjaan besar yang tidak bisa ditunda,” kata Nabilah.

Dia berharap Pemprov DKI segera memperkuat strategi pengurangan sampah dari sumbernya, sekaligus mempercepat pengembangan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, agar sistem pengelolaan sampah Jakarta lebih berkelanjutan.