BNPP Susun Lima Agenda untuk Perkuat Kehidupan dan Layanan di Perbatasan

Jakarta: Pengelolaan kawasan perbatasan pada 2027 tidak hanya diarahkan untuk menjaga wilayah negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI juga menempatkan kebutuhan masyarakat, layanan dasar, konektivitas, serta keberlanjutan pelayanan lintas batas sebagai bagian dari agenda kerja.

Untuk menjalankan arah tersebut, BNPP RI menyiapkan lima agenda utama yang mencakup 109 program kegiatan strategis. Agenda itu disampaikan Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, kemarin.

"Untuk tahun 2027, BNPP melaksanakan lima agenda yang terdiri atas 109 program kegiatan strategis. Keseluruhannya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan kawasan perbatasan," kata Makhruzi dalam keterangan pers, Rabu, 2 September 2026.

Lima agenda tersebut mencakup dukungan terhadap program prioritas nasional, penugasan BNPP, sejumlah kegiatan prioritas lembaga, hingga dukungan manajemen. Rangkaian kegiatan itu menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus pengelolaan infrastruktur dan layanan di kawasan perbatasan.

Rumah Layak Huni hingga Layanan Kesehatan

Pada agenda pertama, BNPP menyiapkan 12 kegiatan untuk mendukung 11 program kerja prioritas nasional di kawasan perbatasan.

Beberapa di antaranya berupa fasilitasi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 34 kabupaten/kota perbatasan. BNPP juga menyiapkan fasilitasi operasional satuan pemenuhan pelayanan gizi di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum tetapi belum beroperasi.

Selain itu, terdapat rencana fasilitasi pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi di delapan PLBN lainnya.


Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, kemarin. Dokumentasi/ istimewa.

Pelayanan kesehatan juga masuk dalam agenda tersebut. BNPP akan memfasilitasi pelayanan kesehatan bergerak di 21 distrik atau kecamatan prioritas yang tersebar di lima kabupaten perbatasan.

Untuk mendukung agenda pertama, BNPP mengalokasikan anggaran sebesar Rp15,6 miliar atau 6,67 persen.

Agenda kedua mencakup tiga kegiatan prioritas nasional yang menjadi penugasan BNPP. Fokusnya antara lain pemberdayaan masyarakat pesisir yang peduli terhadap keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum.

BNPP juga akan terlibat dalam penyelesaian batas wilayah laut Indonesia-Australia dan Indonesia-Timor Leste yang masih belum tuntas.

Selain itu, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara turut masuk dalam agenda. BNPP juga akan memfasilitasi dan mengoordinasikan percepatan pemenuhan readiness criteria pembangunan tiga PLBN yang telah memiliki Peraturan Presiden, tetapi pembangunan fisiknya belum terlaksana.

Menata Kawasan Setelah Batas Negara Berubah

Agenda ketiga berisi lima kegiatan prioritas BNPP sesuai arahan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Salah satu fokusnya adalah menindaklanjuti kesepakatan bilateral antarnegara yang bersifat mendesak.

Kegiatan tersebut meliputi identifikasi usulan percepatan pembangunan delapan PLBN gelombang ketiga, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan 15 PLBN yang telah beroperasi, serta penanganan dampak setelah penyelesaian batas wilayah negara darat.

Pulau Sebatik menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian. Setelah penegasan batas wilayah, terdapat persoalan lahan milik warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia sehingga diperlukan langkah lanjutan.

BNPP juga memfasilitasi perencanaan penataan ruang di kawasan Sinapad, Simantipal, dan Sebatik untuk mendukung kebutuhan perundingan antarnegara.

“Penanganan dampak pascapenyelesaian batas wilayah menjadi salah satu perhatian, termasuk persoalan yang muncul di Sebatik. Diperlukan langkah lanjutan melalui penataan ruang dan koordinasi antarpihak untuk mendukung proses perundingan antarnegara,” kata Makhruzi.

Sementara itu, agenda keempat mencakup 61 kegiatan prioritas BNPP. Kegiatan tersebut antara lain koordinasi pengukuran Desa Maju dan Mandiri pada 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan serta penyusunan indeks batas wilayah negara dan lintas batas negara.

Pengukuran dan penyusunan data tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari dasar perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan.

Menjaga Layanan di PLBN

Agenda kelima terdiri atas 28 kegiatan dukungan manajemen. Fokusnya memastikan pelayanan dan pelaksanaan tugas BNPP tetap berjalan, baik di tingkat pusat maupun kawasan perbatasan.

Salah satu kebutuhan yang disiapkan adalah renovasi fasilitas pada delapan dari 15 PLBN yang telah berusia lebih dari delapan tahun dan membutuhkan pemeliharaan.

BNPP juga menyiapkan sarana kerja untuk mendukung fungsi keimigrasian, kepabeanan, dan karantina di 15 PLBN. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui fasilitasi koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) turut masuk dalam agenda.

Dukungan manajemen juga mencakup operasional kantor pusat BNPP, 15 PLBN yang telah berjalan, serta satu Pos Lintas Batas (PLB) yang baru dibentuk.

Berbagai kebutuhan tersebut menjadi salah satu dasar BNPP dalam mengajukan tambahan anggaran untuk 2027.

Berdasarkan pagu yang telah ditetapkan, BNPP memperoleh alokasi anggaran 2027 sebesar Rp213,92 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Jumlah tersebut turun Rp255,68 miliar atau 54,45 persen dibandingkan pagu 2026 sebesar Rp469,61 miliar.

Dengan pagu tersebut, BNPP mengusulkan tambahan anggaran Rp234,41 miliar untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan lima agenda dan 109 program kegiatan strategis. Jika usulan tersebut disetujui, total anggaran BNPP RI pada 2027 akan menjadi Rp448,33 miliar.

Makhruzi menjelaskan tambahan anggaran tersebut disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program, mulai dari operasional dan pemeliharaan fasilitas PLBN, pelaksanaan program prioritas nasional, hingga tindak lanjut persoalan batas wilayah dan kesepakatan bilateral antarnegara.

Lima agenda itu kemudian menjadi kerangka kerja BNPP pada 2027. Selain menjaga batas dan mendukung keamanan wilayah, agenda tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan layanan lintas batas, pengelolaan PLBN, serta penanganan persoalan wilayah yang muncul di kawasan perbatasan.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan kawasan perbatasan diharapkan tidak hanya terlihat dari infrastruktur yang berdiri, tetapi juga dari keberlanjutan layanan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia.