Trump Tuduh Iran Gunakan AI untuk Sebar Disinformasi Perang

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Iran menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menyebarkan disinformasi mengenai keberhasilan militernya dalam perang.

Namun Trump tidak menyertakan bukti untuk mendukung klaim tersebut.

Berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu, 15 Maret 2026, Trump memperingatkan bahwa teknologi AI dapat menjadi sangat berbahaya jika disalahgunakan. “AI bisa sangat berbahaya, kita harus sangat berhati-hati dengannya,” kata Trump, dikutip dari PressTV, Senin, 16 Maret 2026.

Sebelumnya melalui unggahan di platform Truth Social, Trump juga menuduh sejumlah media Barat bekerja sama dengan Iran untuk menyebarkan “berita palsu” yang menurutnya dibuat menggunakan teknologi AI.

Ia juga mengklaim bahwa gambar yang menunjukkan sekitar 250.000 warga Iran menghadiri aksi dukungan terhadap pemimpin baru Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, sepenuhnya dihasilkan oleh AI dan bahwa acara tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi.

Namun sejumlah media internasional, termasuk media Barat, telah mempublikasikan foto-foto aksi massa yang digelar di ibu kota Teheran setelah Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai pemimpin baru Iran.

Aksi tersebut menunjukkan dukungan publik terhadap pemerintah Iran di tengah konflik yang sedang berlangsung.

Konflik meningkat sejak akhir Februari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terhadap sejumlah target di Teheran. Serangan tersebut menewaskan pemimpin Revolusi Islam saat itu, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat militer senior Iran.

Sebagai balasan, angkatan bersenjata Iran meluncurkan serangan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan.

Pejabat Iran menyatakan serangan terhadap pangkalan militer AS merupakan bentuk “pembelaan diri yang sah.”

Mengacu pada Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Iran menyatakan memiliki hak hukum untuk mempertahankan diri dari apa yang mereka sebut sebagai tindakan agresi oleh Amerika Serikat dan Israel.