Rehabilitasi Mangrove Nasional akan Terintegrasi Lewat Sistem Satu Data

Jakarta: Kementerian Kehutanan meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara atau Mandara sebagai sistem integrasi data mangrove nasional. Platform ini dirancang untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi pesisir secara terukur dan berkelanjutan.

Peluncuran dilakukan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Dyah Murtiningsih di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Mandara dikembangkan untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengintegrasikan data mangrove dari berbagai sumber menjadi satu referensi nasional yang akurat dan mutakhir. Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih menyatakan platform ini mengakhiri era perbedaan data dan menjadi fondasi baru pengambilan kebijakan berbasis satu sistem terintegrasi.

"Dengan Mandara, kita mengakhiri era data yang berbeda-beda dan bergerak menuju satu sistem terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan," kata Dyah.

Menurut Dyah, fragmentasi data selama ini menjadi kendala utama dalam pengelolaan mangrove secara optimal. Perbedaan sumber dan metode pendataan kerap menyulitkan perencanaan rehabilitasi yang tepat sasaran. 
 

Ia menegaskan Mandara memungkinkan seluruh pemangku kepentingan menggunakan rujukan data yang sama sehingga perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi rehabilitasi mangrove berjalan lebih sinkron dan akuntabel.

Dyah menekankan penguatan sistem data merupakan fondasi penting dalam mendukung perlindungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim. Data yang kredibel akan melahirkan kebijakan yang tepat, rehabilitasi yang efektif, dan keberlanjutan ekosistem mangrove.

Pengembangan Mandara merupakan bagian dari reformasi tata kelola kehutanan berbasis digital yang terus diperkuat Kementerian Kehutanan. Platform ini tidak sekadar menjadi basis data, tetapi juga instrumen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan mangrove.

Sistem ini dikembangkan sejak 2024 melalui program Mangroves for Coastal Resilience dan berfungsi sebagai gerbang terpusat untuk pengelolaan serta pertukaran data mangrove yang mutakhir, dapat diakses, dan terverifikasi.

Dyah menyampaikan pengelolaan mangrove membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat pesisir. Mandara menjadi ruang bersama bagi seluruh pihak untuk berkontribusi dalam menjaga mangrove Indonesia sebagai benteng alami pesisir dan aset penting pembangunan berkelanjutan.


Ilustrasi hutan mangrove. Foto: MI/Palce Amalo

Mandara dikembangkan melalui pendekatan partisipatif dengan menghimpun data dari kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, hingga sumber internasional. Platform ini dibangun dengan prinsip akurasi dan validasi data, berbasis fakta lapangan, multisektor, mengacu pada Peta Mangrove Nasional, serta berskala nasional.

Secara fungsional, Mandara memiliki sejumlah peran strategis. Platform ini mendukung koordinasi dan distribusi data untuk penyusunan Peta Kawasan Mangrove dan Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan efisiensi dan presisi lebih tinggi.

Sistem ini menyimpan berbagai lapisan data, termasuk data spasial berbasis GIS, citra satelit resolusi tinggi, kumpulan data tabular, dokumentasi teknis, hingga analisis dampak lingkungan.

Mandara juga memungkinkan pemantauan transparan terhadap input data rehabilitasi mangrove dari berbagai sumber pendanaan serta menyediakan fitur komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat mengirim laporan lapangan, umpan balik, dan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola mangrove daerah.

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Sujobasuindro menegaskan kehadiran Mandara akan memperkuat pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan, mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

"Mandara membantu kami memastikan lokasi rehabilitasi, luasan, jenis kegiatan, serta capaian di lapangan dapat dipantau secara lebih akurat dan transparan," ujarnya.

Ia menambahkan integrasi data melalui Mandara juga memudahkan sinkronisasi program rehabilitasi mangrove yang didanai melalui APBN maupun skema non-APBN, termasuk kerja sama dengan mitra pembangunan dan dunia usaha. Dengan data yang terintegrasi, rehabilitasi mangrove dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Peluncuran platform ini sekaligus mendukung Program Mangroves for Coastal Resilience serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga riset, dan masyarakat. Program M4CR merupakan inisiatif strategis nasional untuk mengatasi degradasi ekosistem mangrove yang berfokus pada pendekatan berbasis komunitas dan keberlanjutan lingkungan.

Program Mangroves for Coastal Resilience yang didukung Bank Dunia telah menunjukkan hasil signifikan. Sepanjang 2024 hingga 2025, Kementerian Kehutanan berhasil menanam 20.880.620 batang pohon mangrove di empat provinsi prioritas, yakni Kalimantan Utara, Sumatra Utara, Riau, dan Kalimantan Timur.

Penanaman mencakup luasan 15.574 hektare dengan melibatkan lebih dari 15.000 peserta melalui penanaman langsung, Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove, dan program hibah berpadanan.

Secara spesifik, pada 2024 program M4CR telah merehabilitasi mangrove seluas 4.445 hektare di Provinsi Kalimantan Timur. Pada 2025, target rehabilitasi mencapai 1.505 hektare dengan realisasi penanaman 499 hektare. Sisa seluas 1.006 hektare masih dalam proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan masyarakat. Khusus di Kabupaten Berau, lahan seluas 262 hektare telah melalui tahapan prakondisi dan kesepakatan masyarakat serta menunggu pengesahan rancangan teknis.

Kementerian Kehutanan optimistis Mandara akan memperkuat tata kelola mangrove nasional dalam mendukung perlindungan pesisir, mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan meningkatnya transparansi dan ketertelusuran data, platform ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam inisiatif restorasi mangrove. Mandara juga menjadi fondasi bagi mekanisme pembiayaan berkelanjutan, termasuk investasi berbasis hasil, kemitraan publik-swasta, dan inisiatif karbon biru.

Melalui inisiatif ini, Indonesia memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam perlindungan ekosistem karbon biru dan solusi mitigasi iklim berbasis alam.