Pemerintah Dinilai Perlu Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

Jakarta: Pemerintah dinilai perlu memperkuat industri pertahanan dalam negeri sebagai bagian dari strategi besar kemandirian nasional dan ketahanan negara. Sektor pertahanan ditempatkan sebagai pilar penting untuk mewujudkan kemandirian bangsa yang didukung kebijakan konsisten, anggaran berkesinambungan, serta sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan sektor keuangan.

"Dibutuhkan kebijakan strategis untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri, antara lain konsistensi implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 11 Februari 2026.

Dia mengatakan penguatan industri ini memerlukan optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta penyusunan peta jalan (roadmap) jangka panjang yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, dan lembaga riset.

Selain itu, Dave menyoroti pentingnya insentif fiskal, dukungan riset dan pengembangan (R&D), serta skema alih teknologi atau transfer of technology (ToT) yang terukur.

"ToT bukan sekadar perakitan, tetapi harus sampai pada penguasaan desain dan rekayasa," ujar dia.

Dari sisi anggaran, dukungan pemerintah tidak hanya difokuskan pada belanja operasional, tetapi diarahkan untuk memperkuat pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Skema pembiayaan baru mulai dijalankan melalui ketua sama antara pemerintah, BUMN dan mitra swasta.

"Sejumlah proyek strategis seperti kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat angkut telah berjalan dengan pola pembiayaan campuran, sehingga semakin memperkokoh fondasi industri pertahanan nasional," kata dia.

Terkait pengadaan tanpa impor alutsista, Dave menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan komponen tertentu. Namun, tren produksi lokal suku cadang terus meningkat.

PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL telah menunjukkan kemampuan nyata dalam memproduksi alutsista dengan kandungan lokal yang semakin besar, sehingga arah menuju kemandirian semakin jelas.

"Peran BUMN pertahanan menjadi tulang punggung utama dalam produksi alutsista, sementara BUMS hadir sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi dan inovasi," kata dia.
 

Baca Juga:  Penguatan Industri Alutsista Dinilai Tunjukkan Kemajuan Signifikan

Ilustrasi alutsista TNI. Metro TV/Adinda

Sinergi antara keduanya menjadi kunci agar industri pertahanan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang menembus pasar internasional. Beberapa BUMN industri pertahanan telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, termasuk produksi kendaraan taktis, kapal perang hingga pesawat CN-235 dan NC-212.

Di sektor swasta, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) di Bandung, perusahaan swasta murni yang telah mengantongi lisensi resmi Kementerian Pertahanan. PT NKRI memproduksi berbagai komponen, seperti selongsong peluru, proyektil serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.

Kehadiran pabrik NKRI ini menjadikan mereka bagian penting dalam rantai pasok nasional, mengurangi ketergantungan pada pemasok luar negeri dan sekaligus meningkatkan persentase anggaran yang tinggal di dalam negeri.

Selain itu, PT Republik Defensindo juga muncul sebagai pemain swasta strategis. Perusahaan ini aktif memproduksi kendaraan militer khusus, mulai dari rintis 4x4, truk angkut tentara, hingga prototipe kendaraan amfibi berantai.

Bahkan, pada 2020, PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan untuk membangun fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu. Artinya, swasta nasional tidak hanya membuat kendaraan, tapi masuk ke sektor munisi, menggandeng BUMN untuk meningkatkan kapasitas produksi peluru bagi TNI/Polri.

Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menyatakan dukungan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan tren penguatan pada modernisasi alutsista melalui skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Namun, yang harus kita dorong ke depan adalah agar pembiayaan tidak hanya untuk membeli produk jadi, tetapi memperbesar kapasitas produksi nasional dan investasi teknologi,” kata Soleh.

Dia mengakui meski Indonesia sudah mandiri dalam memproduksi kendaraan taktis, amunisi, dan kapal patroli, kolaborasi internasional masih dibutuhkan untuk sistem persenjataan berteknologi tinggi, seperti radar canggih dan jet tempur generasi terbaru.

Dia juga menekankan pentingnya dukungan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan nasional, mengingat industri pertahanan merupakan sektor strategis yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan risiko yang terukur.

"Keterlibatan BUMS harus terus diperluas agar industri pertahanan tidak hanya bertumpu pada beberapa perusahaan besar saja, sehingga ekosistem industri kita semakin kuat dan kompetitif," kata Soleh.