Menlu Sugiono Peringatkan Keamanan Global Kian Rapuh dan Berbahaya

Jenewa: Menteri Luar Negeri Sugiono memperingatkan bahwa situasi keamanan global semakin rapuh dan berbahaya, ditandai dengan kemunduran upaya perlucutan senjata serta meningkatnya retorika dan modernisasi nuklir.

Peringatan tersebut disampaikan dalam High-Level Segment (HLS) Konferensi Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Senin, 23 Februari 2026.

“Ketika saya berbicara di konferensi ini tahun lalu, situasi global sudah rapuh. Hari ini, situasinya lebih tidak pasti, lebih terpolarisasi, dan lebih berbahaya,” ujar Menlu Sugiono.

Ia menilai banyak negara kini bergerak ke “mode bertahan hidup," sementara hukum internasional berada di bawah tekanan dan institusi multilateral menghadapi tantangan serius.

Dalam konteks tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perlucutan senjata multilateral sebagai pilar perdamaian dan keamanan internasional.

“Komitmen ini bukan idealisme. Ini adalah kebutuhan,” tegas Menlu Sugiono.

Menlu Sugiono menilai lanskap perlucutan senjata global tidak hanya stagnan, tetapi mengalami kemunduran.

Lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir masih ada di dunia. Program modernisasi dan ekspansi arsenal terus berlangsung, sementara retorika nuklir menjadi semakin sering dan mengkhawatirkan.

Ia juga menyoroti berakhirnya perjanjian New START, yang selama ini menjadi satu-satunya pembatas hukum terhadap dua arsenal nuklir terbesar dunia.

Menurutnya, situasi tersebut mengurangi prediktabilitas dan transparansi, serta meningkatkan risiko salah perhitungan dan perlombaan senjata baru. “Ini bukan isu bilateral. Dampaknya bersifat global,” ujar Menlu Sugiono.

Menlu Sugiono mengkritik logika bahwa deterrence atau penangkalan menjamin keamanan. Menurutnya, logika tersebut justru memperdalam rasa tidak aman dan memperkuat persepsi ancaman antarnegara.

Selain ancaman nuklir tradisional, ia juga menyoroti risiko yang muncul dari teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, dan teknologi antariksa.

Tanpa regulasi dan “guardrails” yang jelas, teknologi tersebut berpotensi meningkatkan ketidakpastian dan risiko eskalasi yang tidak disengaja.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa upaya perlucutan senjata multilateral harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik yang berubah cepat.

"Upaya pelucutan senjata multilateral harus sejalan dengan realitas-realitas ini," pungkas Menlu Sugiono

Baca juga:  Pimpin Dewan HAM PBB, Indonesia Tegaskan Hak Rakyat Palestina Tak Bisa Dicabut