Ilustrasi. Foto: dok PTPP.
Begini Cara BUMN Jaga Pertumbuhan Sehat dan Berkelanjutan
Husen Miftahudin • 3 March 2026 17:32
Jakarta: Emiten BUMN Karya di bawah naungan Danantara, PT PP (Persero) Tbk atau PTPP menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG) sebagai pilar utama keberlanjutan usaha.
Di tengah dinamika industri konstruksi yang semakin kompleks, perseroan memandang tata kelola perusahaan yang baik sebagai fondasi strategis untuk menjaga pertumbuhan yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.
Langkah itu dilakukan perusahaan dengan terus mengoptimalkan berbagai instrumen tata kelola, termasuk Whistleblowing System (WBS), guna memastikan budaya integritas, transparansi, dan kepatuhan berjalan konsisten di seluruh lini organisasi.
"Penguatan sistem pelaporan tersebut menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam membangun lingkungan kerja yang profesional dan beretika," kata Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam siaran pers, Selasa, 3 Maret 2026.
| Baca juga: PTPP Raih Rp2,76 Triliun Kontrak Baru di Januari 2026 |
.jpg)
(Ilustrasi. Foto: dok MI)
Strategi jangka panjang jaga reputasi dan kepercayaan
Joko menyampaikan penerapan GCG bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan strategi jangka panjang untuk menjaga reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.
"Bagi PTPP, tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Kami memastikan setiap proses bisnis dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas yang kuat demi mendukung keberlanjutan perusahaan," jelas dia.
Dengan portofolio proyek strategis nasional dan cakupan bisnis yang luas, PTPP menempatkan GCG sebagai bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang. Perseroan meyakini budaya integritas dan tata kelola yang disiplin akan memperkuat daya saing sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
"Melalui penguatan GCG yang berkesinambungan, PTPP menegaskan posisinya sebagai perusahaan konstruksi nasional yang tidak hanya berorientasi pada kinerja proyek, tetapi juga pada reputasi, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha," tegas Joko.