Pemerintah Diminta Gerak Cepat dan Jangan Ragu soal BPI Danantara

Jakarta: Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) yang telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto kini menjadi sorotan. Meskipun rencana ini sudah dipublikasikan, namun peluncuran BPI Danantara mengalami penundaan.

Pembentukan Danantara menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, politik, maupun sentimen pasar. Penundaan peluncuran BPI Danantara lebih banyak disebabkan oleh ketidakpastian regulasi dan berbagai dinamika politik yang terjadi di dalam negeri.

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menyatakan penundaan ini harusnya tidak terjadi, terutama karena konsolidasi BUMN yang terhambat banyak kepentingan.

"Konsolidasi BUMN sejak awal memang terhambat karena banyak kepentingan yang bermain. Kalau kita terus-menerus ragu dan menunda-nunda, bisa jadi tidak ada perubahan yang signifikan," ujar Yanuar dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 November 2024.

Yanuar menegaskan, seharusnya pembentukan BPI Danantara dilakukan secara paralel dengan penyusunan regulasi yang mendukung.
 

Baca juga: Istana Sebut Presiden Prabowo Enggan Terburu-buru Bentuk Danantara

 

Pemerintah jangan ragu-ragu

Yanuar juga menyarankan agar pemerintah bergerak cepat dan jangan ragu-ragu, karena negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura sudah lama memiliki badan serupa yang membantu mengelola investasi negara secara efektif.

"Menurut saya, jangan ragu-ragu. Terkadang, kalau kita buat terobosan dan berani untuk mulai duluan, meski masih ada keraguan, justru lebih baik. Jangan terus-menerus ragu, nanti jadi tidak ada perubahan juga," tegas Yanuar.

Selain itu, ia juga menambahkan dengan regulasi yang tepat, penundaan peluncuran bukanlah hal yang ideal.

"Proses ini harus bergerak cepat. Regulasi bisa diajukan ke DPR atau bahkan menggunakan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)," papar Yanuar.

Diketahui, BPI Danantara dibentuk dengan tujuan untuk mengonsolidasikan dan mengelola aset negara secara lebih efektif di luar anggaran negara, guna mendukung pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan sosial.