Jokowi Soroti Rendahnya Serapan Anggaran

Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Setpres.

Jokowi Soroti Rendahnya Serapan Anggaran

Indriyani Astuti • 29 November 2023 13:14

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti rendahnya angka realisasi anggaran 2023. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat serapan anggaran daerah tahun ini baru mencapai 64 persen, sedangkan pusat 74 persen.

"Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun- triliun, (praktik) ini kita ulang-ulang terus setiap tahun," kata Jokowi saat acara Penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Jokowi menyebut sudah sering mengingatkan sejak awal pemerintahannya agar realisasi anggaran dipercepat. Jangan melulu dihabiskan di ujung tahun.

"Sejak awal sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja mengubah mindset tidak mudah," papar Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan empat pesan. Pertama, meminta pemerintah daerah, kementerian/lembaga menggunakan anggaran yang telah diberikan secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Kedua, mengendepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu," ucap dia.
 

Baca juga: Survei: Tingkat Kepuasan Terhadap Jokowi Menurun


Ketiga, pemerintah daerah, kementerian/lembaga secepatnya melakukan realisasi anggaran sejak Januari 2024. Keempat, mengantisipasi ketidakpastian global dengan melalukan penyesuaian yang diperlukan.

"Harus lincah terhadap perubahan perubahan yang ada. Begitu ada perubahan segera lincah berubah," ucap Kepala Negara.

Jokowi mengatakan ketidakpastian global mengintai setiap hari sehingga selalu membutuhkan perubahan. Ia juga mengingatkan setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Pemerintah daerah serta kementerian/lembaga, diminta fokus dalam mengalokasikan anggaran.

"Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokus pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat," terang Jokowi.

Khusus untuk pemerintah daerah, Jokowi meminta penguatan sinergi dan harmonisasi anggaran dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga pembangunan lebih selaras.

"Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan, untuk apa? Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kabupaten/kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu, untuk apa?," cetus presiden.

Jokowi mengatakan pemerintah pusat sudah membuat jalan tol. Semestinya, kata dia, pemerintah provinsi, kabupaten/kota menyambungkannya dengan kawasan industri, wisata, pertanian, dan perkebunan. Tapi, itu tidak dilakukan.

"Ini yang perlu saya tekankan. Sekali lagi sinergi dan harmonisasi biar align semuanya," tutur presiden.

Presiden berpesan pada pemda agar dana transfer, dimanfaatkan untuk perbaikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta alternatif inovasi pembiayaan. Menurut presiden investasi merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi.

"Segera juga tetap menjaga iklim investasi karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya satu, investasi. Karena yang lain berat, sehingga kuncinya investasi, sehingga iklim investasi di seluruh daerah, di seluruh tanah air harus kita jaga betul," terangnya.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir masa jabatan Jokowi. Mantan gubernur DKI itu meminta agar anggaran dioptimalkan untuk menuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai dan memperkuat pondasi bagi pemerintah yang akan datang.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Arga Sumantri)