Soal Petinggi Partai Ikut Terlibat Proyek di Kementan, KPK: Menarik Itu

Banten: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka suara soal adanya kabar petinggi partai yang terlibat dalam pengerjaan beberapa proyek di Kementerian Pertanian (Kementan). Kabar itu dicetuskan oleh pengacara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaluddin Koedoeboen.

"Menarik itu (didalami)," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Hotel Novus Jiva, Anyer, Kamis, 7 Desember 2023.

Namun, KPK tidak bisa langsung bergerak mendalami informasi tersebut. Lembaga Antirasuah ingin memastikan apakah informasi yang disampaikan kuasa hukum SYL itu beririsan dengan dugaan korupsi di Kementan, bukan pemerasan SYL yang diusut Polda Metro Jaya.

"Jadi gini, perkara yang SYL itu beda dengan yang sedang penyelidikan oleh KPK. Yang jadi persoalan di Polda dengan tersangka Pak FB (Firli Bahuri) ini bukan SYL yang sekarang, itu beda," ucap Ali.

KPK tidak bisa ikut campur jika dugaan keterlibatan petinggi partai itu berkaitan dengan pemerasan. Kalau beririsan dengan kasus SYL, informasi itu bisa ditindaklanjuti.

"Nah siapa nanti yang dituju, kan peristiwa pidananya dulu yang dicari," ujar Ali.

Sebelumnya, Djamaluddin Koedoeboen mengungkap dugaan ada oknum petinggi partai politik yang terlibat beberapa proyek di Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini yang menimbulkan pemerasan yang dilakukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Ini terkait dugaan keterlibatan mereka di beberapa proyek di Kementan, sehingga terjadi pemerasan dari FB selaku ketua KPK nonaktif terhadap pak SYL," kata Djamaluddin kepada Medcom.id, Rabu, 6 Desember 2023.

Hal ini disampaikan Djamaluddin ketika ditanya perihal ultimatum terhadap kubu Firli beberapa waktu lalu. Kala itu, Djamaluddin menyebut ada hal yang tak bisa disampaikan ke ruang publik karena ingin menjaga kondisi atau iklim yang kondusif dalam rangka menghadapi Pilpres maupun Pileg 2024.

"(Itu soal) kami menduga terkait dengan keterlibatan beberapa oknum petinggi beberapa partai tertentu, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pesta demokrasi di 2024 nanti," ungkap dia.