Sekjen PBB Kritik Penolakan Israel terhadap Pembentukan Negara Palestina

Kampala: Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengkritik Pemerintah Israel yang menolak rencana pembentukan negara Palestina. Menurut Guterres, penolakan tersebut merupakan sesuatu yang "tidak dapat diterima."

"Penolakan untuk menerima Solusi Dua Negara (Two-State Solution) bagi Israel dan Palestina, dan penolakan terhadap hak kenegaraan bagi rakyat Palestina, tidak dapat diterima," tegas Guterres di upacara penutupan KTT ke-19 Gerakan Non Blok di Kampala, Uganda.

"Hal ini akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar terhadap perdamaian dan keamanan global tanpa batas waktu; memperburuk polarisasi; dan menguatkan ekstremis di mana pun," tegasnya di Speke Convention Center, yang menjadi tuan rumah pertemuan di selatan ibu kota Uganda.

Sekjen PBB menegaskan kembali seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza dan "pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera" yang ditahan oleh kelompok pejuang Palestina Hamas.

Melansir dari La Prensa Latina, Minggu, 21 Januari 2024, komentar Gueterres muncul sebagai tanggapan atas pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mengatakan pada Kamis lalu bahwa Israel "harus memiliki kendali keamanan atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordania."

Netanyahu merujuk pada Tepi Barat yang diduduki Israel dan melanggar hukum internasional sejak 1967.

Krisis Kemanusiaan di Gaza

Perang antara Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober 2023, setelah kelompok pejuang tersebut melancarkan serangan yang menewaskan 1.200 orang di dalam wilayah Israel dan menyandera sedikitnya 240 orang.

Sejak itu, serangan balasan Israel di Gaza telah mengakibatkan lebih dari 24.600 kematian di antara warga Palestina, termasuk ribuan perempuan dan anak-anak.

Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk karena kekurangan makanan, air minum, pasokan dasar dan bahan bakar yang disebabkan blokade Israel terhadap wilayah kantong tersebut dan lambatnya proses pemeriksaan truk bantuan yang memasuki wilayah tersebut.

Dalam pidatonya kepada para pemimpin GNB, Guterres juga menyesalkan bahwa "demokrasi sedang terkikis, sementara populisme dan ekstremisme meningkat," kemiskinan dan kesenjangan sosial meningkat, dan hak asasi manusia serta hukum internasional "dilanggar tanpa adanya hukuman."

Selain itu, Guterres juga menegaskan kembali seruannya untuk melakukan reformasi "sistem keuangan global yang sudah ketinggalan zaman dan tidak adil" agar semua negara mendapatkan keuntungan.

Baca juga:  Indonesia Desak Gerakan Nonblok Bersatu Dukung Penuh Palestina