Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Presiden Joko Widodo mengakui pembangunan sarana transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta cepat merugikan.
Namun, dia juga mengatakan jauh merugikan jika pemerintah membiarkan kemacetan terus menerus terjadi.
Kepala negara itu bilang, kemacetan yang tidak terpecahkan dan terjadi menahun akan berimbas pada kerugian ekonomi yang besar.
Dia pun bertanya kepada gubernur, bupati, dan walikota yang hadir di Ibu Kota Nusantara (IKN), siapa yang sanggup membuat transportasi massal dengan biaya operasional yang kecil.
"Ada gubernur, bupati, walikota yang sanggup bangun MRT? Tunjuk jari!. Hitung-hitungannya hati-hati, mungkin bisa bangun tapi operasionalnya nggak kecil. Karena kalau MRT, LRT, kereta cepat semuanya rugi," ucap dia saat bertemu dengan seluruh kepala daerah di IKN, Selasa, 13 Agustus 2024.
Pembangunan transportasi massal itu harus ada subsidi dari APBD
Jokowi membeberkan pembangunan transportasi massal itu harus ada subsidi dari APBD untuk mengcover biaya operasional. Contohnya MRT Jakarta setiap tahun keluar Rp800 miliar untuk menutup biaya operasional.
Dia pun berujar jika semua jalur selesai beroperasi, anggaran dari APBD yang harus dikeluarkan mencapai Rp4 triliun.
"Tapi kalau nggak MRT, LRT, Kereta cepat, kehilangan tiap tahun karena kemacetan Rp65 triliun. Kalau Jabodetabek sudah di atas Rp100 triliun. Pilih mana?" ujar dia.
Oleh karena itu, dia mendorong setiap daerah untuk segera menyiapkan desain transportasi massal, dengan tetap memperhatikan perhitungan pembangunan dan operasionalnya.
"Semua kota sudah harus mulai ngitung," ujar dia.
Streaming