APBD 2024 Besar, Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Solusi Kemacetan

Pemkab Bandung Bangun Jembatan Khusus Sepeda Motor Atasi Kemacetan

Hanya Berkurang 1,69% Kemacetan Jakarta Selama WFH ASN

Jakarta Macet Parah Imbas KTT ke-43 ASEAN

Beberapa ruas jalan di DKI Jakarta terpantau macet parah, Rabu, 6 September 2023. Kemacetan itu dipicu akibat penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN. 

Situasi tersebut banyak dikeluhkan warga yang bekerja di DKI Jakarta. Bahkan, ada pekerja yang terjebak macet hingga empat jam. 

"KTT ASEAN membuat beberapa masyarakat yang menggunakan jalan menuju kantor atau rumahnya, cukup melelahkan," kata warganet bernama Harta Kurniawan dalam Live Instagram Metro TV.

Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di beberapa jalan utama selama KTT ke-43 ASEAN. 

Metode rekayasa lalu lintas yang diterapkan yaitu sistem buka tutup fungsional, disesuaikan dengan waktu para delegasi yang melintas dari penginapaan menuju venue atau arah sebaliknya.

ASN DKI Menyambut Baik Kebijakan WFH 75%

Jakarta: Sejumlah ASN di ruang lingkup DKI Jakarta menyambut baik kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) ditambah menjadi 75 persen. ASN DKI bisa mengontrol pekerjaan secara fleksibel.

Astrid, ASN DKI Jakarta, misalnya. Dengan WFH, dia bisa menangani pekerjaannya secara mobile. Selain itu, Astrid secara langsung berkontribusi untuk membantu mengurangi polusi udara dan mengurangi kemacetan.

"Jadi memang kalau kita mau menjamu tamu sebagai tuan rumah KTT ASEAN, ini kebijakan baik sih," kata Astrid, Selasa, 5 September 2023.

ASN DKI Jakarta lainnya, Widya, juga mendukung kebijakan WFH untuk mengurangi kemacetan. Hal ini sangat terasa dampak bagi dirinya.

Sedangkan Ireni memiliki pandangan lain. Kebijakan WFH akan sulit dilakukan untuk unit tertentu yang harus memberikan pelayanan langsung.

"SKPD yang bisa dilaksanakan secara daring mungkin bisa WFH. Tapi ketika saat SKPD yang pelayanan langsung yang tidak memungkinkan WFH, mungkin ada sesuatu," katanya.

Pemprov DKI Jakarta menambah jumlah ASN WFH. Kebijakan ini berlangsung dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi tingkat polusi udara dan mengurai kemacetan saat perhelatan KTT ASEAN.

Dishub Bekasi Razia Truk Tanah Melintas saat Jam Sibuk

Bekasi: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi melalukan razia terhadap truk pengangkut tanah yang melintas pada malam hari saat jam sibuk, Senin, 4 September 2023, malam. Banyaknya truk tanah yang melintas menimbulkan kemacetan.

Sebanyak 30 truk tanah berhasil diminta untuk putar arah agar tidak menimbulkan kemacetan. Meskipun saat diminta putar balik sempat terjadi adu mulut antara petugas Dishub Kota Bekasi dengan sopir truk.

Sekretaris Dishub Kota Bekasi Ikhwanudin mengatakan, seharusnya truk baru bisa melewati ruas jalan utama Ahmad Yani hingga Jalan Juanda pada pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Namun, truk sudah masuk melintasi jalan tersebut dari pukul 08.00 WIB

"Masyarakat mengadu kepada kami. Kami ambil tindakan dengan sosialisasi dan imbauan agar mereka (sopir truk) mengikuti aturan," ujar Ikhwanudin, Selasa, 5 September 2023.

Sebelumnya, sebuah video viral menunjukkan kemacetan parah akibat truk tanah melintas pada jam sibuk saat malam hari. Truk pengangkut tanah ini hendak menuju ke wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk mempercepat waktu, sopir truk melintasi melalui dalam Kota Bekasi.

Jakarta Tetap Macet Meski Kebijakan WFH Diberlakukan

Dalam rangka mengantisipasi buruknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem work from home (WFH) bagi 50 persen ASN. Selain antipisasi buruknya kualitas udara, kebijakan ini diambil untuk menekan kemacetan.

Menurut pantauan tim Metro TV pada Rabu, 23 Agustus 2023, kecametan masih terjadi di beberapa ruas jalan. Salah satunya di sepanjang jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kepadatan lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan pribadi masih terjadi sejak pukul 07.00 hingga 09.30 WIB. Kepadatan juga terjadi hingga ke arah Semanggi, Jakarta Pusat dan Kuningan, Jakarta Selatan.

Kemacetan sudah terjadi sejak Senin, 21 Agustus 2023 lalu. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan 50 persen WFH bagi ASN di Jakarta tidak begitu efektif untuk menangani polusi udara serta mengatasi kemacetan.

Sementara itu, pemerintah pusat terus mengimbau kepada warga agar menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi.

Seperti diketahui, uji coba kebijakanWFH 50 persen bagi ASN DKI demi menekan polusi udara di Jakarta dilakukan selama dua bulan. Sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. 

ASN Pemprov DKI Diperingatkan Tak Boleh 'Keluyuran' Selama WFH

Pemprov DKI Jakarta Fokus Atasi Isu Kemacetan dan Polusi Jelang KTT ASEAN

Heru Akui WFH Bukan Solusi Mereduksi Polusi Udara

Jokowi: Negara Rugi Rp100 T Akibat Kemacetan DKI Jakarta & Bandung

Jakarta: Kemacetan jalan di sejumlah kota besar, khususnya di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Bandung sangat merugikan. Jika dikalkulasi kerugiannya menyentuh Rp100 triliun per tahun.

"Kerugian kita per tahun hampir Rp100 triliun (per tahun) karena kemacetan d Jabodetabek dan Bandung," kata Presiden Joko Widodo usai menjajal Kereta Api Ringan (LRT) dengan beberapa public figure, tengah pekan kemarin.

Menurut Presiden, transportasi umum dan massal bisa jadi solusi untuk menekan kerugian akibat kemacetan. Satu di antaranya kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebentar lagi dioperasikan.

"Semakin cepat dioperasikan semakin baik. Karena setiap hari yang kita hadapi kemacetan, tiap hari kita hadapi polusi," terang Presiden.

Pengoperasian LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung sempat mundur. LRT Jabodebek semula dijadwalkan meluncur pada 26 Agustus 2023. Sementara kereta cepat Jakarta-Bandung baru akan diuji coba kembali pada September 2023.

Kemacetan Jakarta Jauh di Atas Batas Ideal

Jakarta: Indeks kemacetan di DKI Jakarta pada pertengahan 2023 mencapai 53 persen. Indeks kemacetan ini lebih tinggi dibanding saat pandemi covid-19.

Menurut Direktur Lantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, saat pandemi covid-19 indeks kemacetan di angka 35 persen. Angka ideal indeks kemacetan di DKI Jakarta sejatinya tak boleh lebih dari 50 persen.

Latif Usman mengatakan, kemacetan di Ibu Kota akibat mobilitas masyarakat tinggi. Walhasil volume kendaraan di jalan ikut terkerek.

Dirlantas Polda Metro Jaya telah mengusulkan pengaturan kebijakan jam kerja. Namun realisasinya tergantung penjabat Gubernur Heru Budi Hartono.

Latif memastikan pihaknya juga terus berupaya menekan padatnya kendaran. Caranya dengan menyiagakan personel di titik dan jam rawan macet untuk mengatur lalu lintas. 

Indeks Kemacetan DKI Jakarta Mencapai 53%, Lebih Tinggi Saat Pandemi Covid-19

Jokowi: Macet Jabodetabek dan Bandung Timbulkan Kerugian Rp100 Juta

LRT Jabodebek Didorong Perbaiki Kekurangan

Atasi Kemacetan Palang Joglo, Gibran Bakal Atur Jam Kerja dan Sekolah

Macet Hingga 9 Jam, Jalur Pantura Pati Mengular Sepanjang 15 Km

Pemprov DKI Diminta Batasi ASN Gunakan Kendaraan Pribadi untuk Atasi Kemacetan

Wajibkan ASN Naik Kendaraan Umum Dinilai Lebih Efektif Atasi Kemacetan

Pemprov DKI Bakal Uji COba Pembagian Jam Masuk Kantor 2 Sesi

Pemprov DKI Jakarta akan uji coba pembagian jam masuk kantor untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Pemprov DKI mengkaji pembagian menjadi dua sesi yakni 08.00 WIB dan 10.00 WIB.

Pj Gubernur DKI Heru Budi mengatakan, setelah focus group discussion (FGD) terkait usulan pembagian jam masuk kantor menjadi 2 sesi, pihaknya bakal melakukan uji coba untuk mengukur efektivitas pengaturan jam kerja.

Heru tidak merinci kapan uji coba akan digelar, namun hasilnya akan digunakan untuk evaluasi apakah pembagian jam kerja tidak mengganggu kenyamanan masyarakat maupun kenyamanan dalam bekerja.

Sementara itu, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan menilai bahwa penerapan WFH mampu menurunkan tingkat kemacetan secara drastis, sehingga kebijakan WFH diharapkan bisa berjalan seiring pembagian jam kerja.

Namun hal itu akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan pendapat stakeholder terkait.

Warga Ibu Kota Didorong Gunakan Transportasi Umum

Dishub DKI Terima Masukan Mengatasi Kemacetan Ibu Kota

DPRD DKI Usulkan Satu Garasi Satu Mobil Atasi Kemacetan Jakarta

Pemprov DKI Gandeng Daerah Penyangga Atasi Kemacetan

Atasi Kemacetan DKI Tak Bisa dengan Simsalabim

Titik Teknologi AI Ditambah, Dishub DKI Yakin Bisa Mengurangi Kemacetan hingga 48%

Pemprov DKI Siapkan Rp130 Miliar untuk Pasang AI Pengurai Kemacetan

Volume Kendaraan Meningkat, Petugas Berlakukan Contra Flow di Tol Japek

Petugas kepolisian dan Jasa Marga menerapkan sistem contra flow di Tol Jakarta-Cikampek. Penerapan sistem lawan arus dilakukan untuk mengurai padatnya kendaraan yang menuju ke arah Jabodetabek, pasca libur panjang Hari Raya Iduladha.

Penerapan sistem contra flow di Tol Jakarta-Cikampek dilakukan dari KM 70-KM 47 arah Jakarta. Kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta terlihat memenuhi lima lajur Tol Jakarta-Cikampek. Seluruh kendaraan hanya dapat bergerak lambat.

Diperkirakan puncak arus balik terjadi pada Minggu, 2 Juli 2023, seiring berakhirnya masa libur panjang Hari Raya Iduladha.

Pemasangan AI di Persimpangan Jakarta Bakal Ditambah

Akhir Libur Iduladha, Volume Kendaraan di GT Cikatama Meningkat 55,97%

Peningkatan arus kendaraan yang memasuki Jabodetabek di Gerbang Tol Cikampek Utama dari arah timur, terjadi pada hari terakhir libur panjang Iduladha 1444 Hijriah, Minggu, 2 Juli 2023. 

Berdasarakan data yang dirilis oleh Jasa Marga, di hari terakhir libur Iduladha, volume kendaraan meningkat sebesar 55,97% atau sebanyak 184.992 kendaraan yang masuk ke wilayah Jabdotabek dari arah timur.

Meski adanya kenaikan jumlah kendaraan yang masuk, kondisi arus lalu lintas ramai lancar, dan belum terjadi kepadatan yang signifikan. 

Sementara itu, peningkatan kendaraan juga terjadi di jalur Puncak menuju Jakarta. Namun, peningkatan tersebut tidak sampai membuat penumpukan kendaraan.

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalur Puncak, Bogor, Satlantas Polres Bogor menyiapkan kebijakan rekayasa lalu lintas dengan sistem one way. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara konstitusional dengan mempertimbangkan kondisi kepadatan kendaraan yang melintas.