Komnas HAM: Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri Harus Dijaga

Jakarta: Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Haris Semendawai menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus dijaga. Ini penting guna mengembalikan citra positif Polri di tengah masyarakat.

Ia mengatakana berbagai peristiwa beberapa waktu lalu membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi sempat menurun, salah satunya isu netralitas aparat di pemilu maupun pilkada. Haris melihat tuduhan ini tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan spekulasi tanpa bukti yang jelas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

"Saya kira perlu ditunjukkan saja dengan pihak kepolisian bahwa netralitas itu sudah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh suatu lembaga kepolisian, TNI, ASN, harus netral.  Ini juga perlu juga diberikan perhatian serius apakah memang tuduhan ini ada dasarnya atau tidak," ungkap Haris dalam keterangannya, Jumat, 3 Mei 2025.

Selain netralitas, kasus lain yang sempat mendapatkan resistensi kepercayaan masyarakat juga datang dari internal kepolisian. Haris memberikan contoh kasus Ferdy Sambo hingga isu anyar terkait pemerasan oknum polisi kepada warga asing di konser berskala internasional.

Dia menyayangkan kasus yang terjadi. Beruntung Polri merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas, serta melakukan evaluasi.

"Dalam beberapa kasus, pihak Propam, Pak Kapolri sudah mengambil  tindakan-tindakan tegas. Para pelaku diproses atau setidaknya beberapa orang diberhentikan dari jabatan, atau juga dimutasi, atau akan diberhentikan dari kepolisian," ucap dia.
 

Baca juga: Sukses Operasi Lilin, Polri Siapkan Pengamanan Idulfitri 2025

Ia menyebut hal ini harus dilakukan secara konsisten guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Menurut dia, masyarakat dan negara masih sangat membutuhkan kepolisian.

"Dengan adanya kepolisian kredibel masyarakat akan lebih aman," ungkapnya.

Haris menyampaikan pada tahun baru ini, pihak kepolisian juga harus melakukan pembenahan. Dia menyoroti pada penanganan aksi demonstarsi yang dilakukan masyarakat diharapkan tidak perlu terjadi benturan ataupun tindakan represif dari aparat.

"Kita berharap ketika merespon demo yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat pihak kepolisian lebih mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif. Itu juga saya kira penting untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian memihak masyarakat," harapnya.

Menurut dia, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara menangani demonstrasi atau cara penyampaian masyarakat dengan lebih persuasif dan humanis. Sekaligus, tanpa menggunakan bentuk kekerasan atau yang bersifat represif.