Proses Pemilihan Cawapres Baru Sepenuhnya Merujuk UU

Jakarta: Proses pemilihan calon wakil presiden (cawapres) baru pengganti Gibran Rakabuming Raka, ditegaskan mengikuti aturan. Hal itu diungkap Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul saat ditanya terkait nama-nama kader partainya yang beredar di bursa cawapres.

"Ini mohon dimaafkan, saya harus bicara atas dasar peraturan perundang-undangan dan konstitusi yang ada. Jangan dipojokkan aku ngomong private saya, nanti bias," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Bambang menerangkan bahwa kriteria cawapres yang dibahas dalam Rapat Gabungan MPR merujuk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan. Tidak ada syarat tambahan atau ketentuan baru yang dibuat di luar aturan baku tersebut.

"Sama dengan yang ada di undang-undang, sama. Persis," tegas Bambang.

Di siai lain, Bambang menahan diri untuk tidak menanggapi pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyinggung PDIP saat mundur dari jabatan wakil presiden. Menurutnya, penyampaian sikap maupun evaluasi resmi terkait pernyataan tersebut merupakan kewenangan institusi partai, bukan kapasitas pribadinya.

"Lah, itu kan beliau. Tanggapan partai tentu institusi partai. Pak Pacul bukan institusi partai hari ini, kader partai iya," kata Bambang.


Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Foto: dok. Antara. 

Sementara itu, terkait undangan pertemuan Presiden Prabowo Subianto kepada para ketua umum partai politik di Istana Bogor, Bambang mengaku tidak mengetahuinya. Ia menyebut hal tersebut berada di luar kewenangannya sebagai pimpinan MPR.

Sebelumnya, sejumlah nama kader PDIP seperti Puan Maharani, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo sempat mencuat dalam bursa cawapres pengganti Gibran. Di sisi lain, Gibran dalam video pengunduran dirinya pada 12 November 2026 lalu sempat menyampaikan penyesalan mendalam karena keputusannya pada 2023 silam membuat kecewa partai yang membesarkannya.