Mendagri Cek Penyebab Korban Gempa NTT Meninggal di Pengungsian

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyatakan akan menindaklanjuti dan mengonfirmasi langsung kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengenai laporan kematian puluhan penyintas gempa bumi di pengungsian. Hal itu ditegaskan Mendagri usai rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

"Saya akan cross-check dulu kepada pemerintah daerah, di mana saja dan penyebabnya apa. Daripada saya ngarang-ngarang jawabannya, ini sebagai masukan. Saya akan tanya Gubernurnya," kata Tito dilansir Antara, Rabu, 30 September 2026.

Kemendagri akan ikut memantau peran pemerintah daerah dalam merawat para pengungsi. Meski, koordinasi penanganan darurat di lapangan secara struktural berada di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Pemerintah pusat, kata Tito, telah mengalokasikan dana belanja tidak terduga (BTT) tambahan senilai Rp20 miliar untuk masing-masing dari tujuh kabupaten/kota terdampak, serta Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT.

Untuk itu, dia mengingatkan kepala daerah agar mengoptimalkan pemanfaatan anggaran BTT tersebut secara sigap, guna memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan dan penanganan dasar di lokasi pengungsian.

"Kalau ada hal karena kurang treatment atau yang kurang layak, ya ini jadi bagian evaluasi. Saya pasti akan menyampaikan kepada Pemda-nya untuk memanfaatkan anggaran yang ada," tegas mantan Kapolri itu.

Penyintas gempa bumi di NTT meninggal di posko pengungsian. Foto: Tangkapan layar Metro TV.

Sebanyak 108 penyintas gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT, dilaporkan meninggal dunia di pengungsian hingga akhir September 2026. Mereka meninggal akibat dampak tidak langsung pascagempa di pengungsian maupun posko.

Sementara itu, Kabupaten Manggarai mencatat angka tertinggi dengan 44 kematian, disusul Manggarai Timur 33 orang dan Nagekeo 20 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat akumulasi korban jiwa akibat guncangan gempa bumi itu di antaranya meninggal dunia secara tidak langsung atau setelah sempat penanganan medis.

Korban sebagian besar adalah kelompok lanjut usia dan anak-anak. Adapun berdasarkan keterangan dari pemerintah daerah setempat mereka mengidap penyakit saluran pernapasan, seperti pneumonia, diare akibat cuaca ekstrem, lingkungan pengungsian yang berdebu, dan sanitasi kurang memadai.