BNPB dan Malaysia Bahas Kerja Sama Penanganan Karhutla

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas tawaran bantuan operasional dan kerja sama teknologi dari Pemerintah Malaysia untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pembahasan dilakukan Kepala BNPB Kristomei Sianturi dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa. 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penawaran bantuan tersebut akan dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan operasi dan kondisi aktual di lapangan.

"Tawaran ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk menjajaki dukungan yang dapat menunjang operasi penanganan karhutla di Indonesia," kata Berton dikutip dari Antara, Selasa, 27 Oktober 2026.
 

Berton menjelaskan Pemerintah Malaysia menawarkan dukungan satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi.

Selain dukungan operasional, BNPB dan Pemerintah Malaysia menjajaki kerja sama dalam bidang teknologi. Meliputi pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, penilaian situasi terdampak, strategi pemadaman, riset dan inovasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BNPB selanjutnya akan berkoordinasi secara teknis dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia yang fasilitasi Kementerian Luar Negeri. Koordinasi untuk membahas kesesuaian bantuan, kesiapan pengerahan, kebutuhan logistik, prosedur keselamatan penerbangan, serta alternatif dukungan apabila asap tebal dan jarak pandang rendah membatasi efektivitas operasi udara.


Tim gabungan terus berupaya melakukan pemadaman. Foto: Tim Satgas Darat Kalimantan Barat/BNPB.

"Seluruh bentuk dukungan internasional akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan ketentuan yang berlaku, dengan kendali operasi tetap berada pada Pemerintah Indonesia," ungkap Berton.

Selan itu, Berton menegaskan penanganan karhutla saat ini dilaksanakan secara terpadu melalui pemadaman darat dan udara. Khusus penanganan udara, penanganan dilakukan menggunakan helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca dibawah koordinasi teknis BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Direktorat Pengendalian Operasi BNPB melaporkan pemerintah mengerahkan 71.878 personel satuan tugas pemadaman darat dan 63 armada udara per 25 Oktober 2026. Pengerahan armada terdiri atas 39 helikopter water bombing serta 24 pesawat patroli dan operasi modifikasi cuaca.