Podium MI: Antara Raffi dan Gibran

RAFFI Ahmad dan Gibran Rakabuming Raka memang bukan saudara. Lain bapak beda emak. Namun, keduanya banyak kesamaan. Kembar nasib. Kembar formula.

Mari kita bedah. Pertama, Raffi dan Gibran sama-sama muda. Yang satu 38, satunya lagi 37 tahun. Keduanya dianggap representasi gen Z dan milenial. Ini jadi jualan utama. Politik hari ini butuh wajah muda. Bukan harus yang berotak muda.

Soal muda juga kerap dijadikan tameng. Kalau dikritik karena melakukan kesalahan atau kekonyolan, jawabnya, ''Maklum masih muda, masih belajar.'' Belajarnya kapan? Sudah jadi pejabat. Gaji sudah dapat, fasilitas pun lengkap, dan rakyat disuruh maklum terus. Mungkin sampai masa jabatan mereka selesai.

Kedua, Raffi dan Gibran sama-sama tenar sebelum berkuasa. Raffi kesohor karena TV dan medsos. Gibran terkenal karena bapaknya. Modalnya sama; popularitas. Soal kompetensi sebagai pejabat? Yang pasti tak perlu ikut kaderisasi dari bawah. Tidak perlu paham birokrasi dan regulasi. Cukup terkenal maka layak memimpin. Itulah demokrasi rasa sinetron. Yang penting rating tinggi.

Ketiga, Raffi dan Gibran sama-sama kaya sebelum menjabat. Yang satu 'Sultan Andara'. Hartanya disebut-sebut triliunan. Satunya lagi putra presiden, pengusaha martabak dan pisang yang dalam waktu singkat melesat menjadi konglomerat.

Lalu, untuk apa lagi mereka butuh jabatan? Alasannya klasik, untuk mengabdi. Bukan untuk kaya. Namun, di negeri ini, kaya saja tidak cukup. Sebagian orang juga merasa harus berkuasa. Jika cuma kaya, bisa diperiksa. Kalau punya kuasa, yang memeriksa bisa diperiksa.

Keempat, dan ini yang paling menjadi sorotan di hari-hari belakangan, keterkaitan keduanya dengan hoaks. Raffi ialah Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Di panggung peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, 29 Oktober, ia berorasi. Di depan massa yang katanya sekumpulan mahasiswa, ia berpesan agar para pemuda melawan hoaks dan provokasi. Itu pesan yang bagus. Masalahnya, acara yang ia hadiri itu justru punya sisi hoaks.

Acara yang disebut-sebut sebagai tandingan demo besar oleh mahasiswa beneran sehari sebelumnya tersebut ternyata dihadiri mahasiswa palsu. Mahasiswa jadi-jadian. Odong-odong. Mereka direkrut, disuruh pakai jaket bajakan dari berbagai kampus. Tentu juga dibayar. 'Mahasewa', itulah istilahnya. Serupa dengan penonton bayaran di acara-acara televisi yang dia mainkan.

Raffi mengingatkan bahaya berita palsu di perhelatan kepalsuan. Ia menjadi samsak kecaman. Kritik hingga caci maki membanjiri. Lalu, seperti pejabat-pejabat lainnya, ia klarifikasi dan minta maaf. Dalihnya, dalam acara itu ia hanya diundang. Rakyat percaya begitu saja? Banyak yang tidak.

Bagaimana dengan Gibran? Wakil presiden yang legitimasinya dinilai sudah tanggal itu berpidato pada peringatan 100 Tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, 2 November 2026. Sama seperti Raffi, ia berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau ujaran kebencian yang dapat meretakkan persaudaraan.

Akan tetapi, sama seperti Raffi pula, Gibran yang mengingatkan bahaya berita palsu nyatanya terlibat dalam kepalsuan. Oleh Mahkamah Agung, surat keterangan penyetaraan ijazah setingkat SLTA yang dipakai saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta pada 2020 dan Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah. Putusan kasasi bilang, suket itu batal demi hukum serta harus ditarik dan dimusnahkan. Tidak sah bisa berarti palsu.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengklarifikasi kehadirannya dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia, Kamis, 29 Oktober 2026. Dok. Instagram Raffi Ahmad
 

Jadi, Gibran bicara soal pentingnya mewaspadai berita palsu sementara dalam dirinya melekat sesuatu yang palsu. Kiranya bangsa ini retak bukan karena hoaks mak-mak, melainkan lantaran suket miliknya.

Rakyat terpecah. Berhadap-hadapan. Untungnya masih di tataran perdebatan dan di dunia maya. Mudah-mudahan tak sampai di dunia nyata. Kalau itu terjadi, alangkah ruginya bangsa ini.

Kudu bisa ngaji kana diri, maca kana awak, ameh hirup henteu salah jalan. Begitu pepeling Sunda ihwal pentingnya instropeksi dini. Ora ngilo githoke dhewe. Ungkapan Jawa itu artinya tidak becermin pada diri sendiri. Bicara hoaks, tapi terlibat hoaks rasanya pas dengan dua pepatah itu.

Itu komedi yang menyebalkan. Yang menyuruh rakyat saring sebelum sharing ternyata dokumennya sendiri tidak lolos saringan. Maling teriak maling itu sudah kuno. Ini level baru: pembuat hoaks teriak berantas hoaks. Apa kita harus tepuk tangan?

Rakyat disuruh cek fakta. Pejabatnya antifakta. Rakyat disuruh literasi digital. Pejabatnya literasi formalitas. Rakyat kalau sebar hoaks bisa dipanggil polisi, bisa di-bully buzzer, bisa terjerat UU ITE. Pejabat kalau terlibat hoaks? Dapat panggung lagi. Dapat jabatan lagi. Dapat tepuk tangan dari mahasiswa palsu lagi.

Inilah puncak dari pejabat rasa influencer. Tidak perlu kompetensi, cukup konten. Tidak perlu keaslian, cukup keviralan. Ijazah bisa disetarakan, mahasiswa bisa dipalsukan, yang penting feed Instagram tetap menyala.

Lucu? Tidak. Ini tragis. Ketika Raffi dan Gibran berdiri di podium yang sama, meneriakkan jargon yang sama: 'Lawan Hoaks!', yang mereka lawan sebenarnya bukan hoaks. Yang mereka lawan ialah ingatan publik. Barangkali mereka ingin kita lupa bahwa mahasiswanya palsu, suketnya tidak sah. Sayangnya, rakyat belum pikun.

(Dewan Redaksi Media Group/Jaka Budi Santoso)