Ditpolairud Polda Kaltim sita 55 potong sirip hiu seberat 6,35 kg dari kapal nelayan di perairan Pulau Balikukup, Berau. Pelaku diberi sanksi administratif. (Foto: Ist)
Ditpolairud Polda Kaltim Sita 55 Potong Sirip Hiu di Perairan Berau
Patrick Pinaria • 8 November 2026 13:53
Berau: Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalimantan Timur mengamankan 55 potong sirip hiu dengan berat total 6,350 kilogram dari sebuah kapal nelayan di perairan Pulau Balikukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau.
Penindakan tersebut dilakukan dua personel Markas Unit Berau Ditpolairud Polda Kaltim yang sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 6 November 2026. Sekitar pukul 11.30 WITA, personel memeriksa KM Usaha Bersama yang sedang berjangkar di pesisir Pulau Balikukup.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan puluhan potong sirip hiu di kapal kayu berukuran sekitar 14 gross tonnage (GT) tersebut. Kapal itu diketahui berasal dari Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
KM Usaha Bersama dinakhodai seorang pria berinisial A dengan tiga anak buah kapal (ABK), yakni AG, MZ, dan SR.
Berdasarkan hasil pendataan, barang bukti yang ditemukan terdiri atas 20 potong sirip hiu macan dengan berat 2,500 kilogram, delapan potong sirip hiu air seberat 1,500 kilogram, serta 27 potong sirip hiu uyeng dengan berat 2,350 kilogram.
Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan mencapai 55 potong sirip hiu dengan berat keseluruhan 6,350 kilogram.

Detail barang bukti berupa 55 potong sirip hiu yang terdiri atas jenis hiu macan, hiu air, dan hiu uyeng yang berhasil disita oleh petugas. (Foto: Ist)
Menurut keterangan awal nakhoda dan ABK, hiu tersebut ditangkap menggunakan alat tangkap rawai apung di perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit. Aktivitas penangkapan dilakukan selama tiga hari dalam rentang 1-4 November 2026.
Sirip hiu hasil tangkapan tersebut rencananya akan dijual kepada seorang pria berinisial A selaku pemilik kapal.
Setelah menemukan barang bukti, personel Ditpolairud Polda Kaltim membawa saksi beserta barang bukti ke Mako Ditpolairud Polda Kaltim di Balikpapan. Petugas juga melakukan pendataan identitas kapal, nakhoda, dan ABK serta meminta keterangan awal terkait alat tangkap, lokasi penangkapan, dan rencana penjualan sirip hiu.

Alat tangkap jaring atau rawai apung milik KM Usaha Bersama yang digunakan nelayan untuk menangkap hiu di perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit. (Foto: Ist)
Proses dokumentasi, pengelompokan, pendataan, dan penimbangan barang bukti turut dilakukan dengan pengawasan ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui sambungan Zoom Meeting.
Dalam proses tersebut, Ditpolairud Polda Kaltim berkoordinasi dengan Hesti selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Konservasi Spesies dan Genetik, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Koordinasi dilakukan untuk mengidentifikasi jenis hiu dan mengetahui status perlindungannya.
Kepolisian juga meminta pendapat ahli dari Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar penanganan perkara lebih lanjut.
Berdasarkan hasil gelar perkara bersama ahli, hiu macan dan hiu uyeng masuk kategori Appendix II dan tidak dilindungi. Sementara itu, hiu air tidak masuk dalam kategori tidak dilindungi maupun Appendix.
Dalam perkara tersebut, nelayan dikenakan sanksi administratif karena aktivitas yang dilakukan diduga melanggar ketentuan Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.